Artikelnews, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI-P Dapil Sulbar, Agus Ambo Djiwa, menyoroti klaim yang disampaikan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyatakan bahwa stok pangan di Indonesia aman menjelang bulan Ramadan.
Sorotan ini disampaikan Agus Ambo Djiwa dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Kelautan dan Perikanan, Direktur Utama Bulog, serta ID Food di Ruang Sidang DPR RI, Rabu (3/2/2026).
Menurut Agus Ambo Djiwa, terjadi ketimpangan data antara klaim kesiapan stok pangan nasional dengan realitas yang terjadi di lapangan.
Agus menegaskan bahwa fokus pemerintah harus diuji dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
“Di sini kita bicara seolah-olah semuanya aman, stok tercukupi sampai bulan puasa. Tapi faktanya, kemarin pedagang bakso ribut soal daging. Itu viral di televisi, mereka teriak cari daging susah. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Ini bertolak belakang dengan paparan stok aman,” jelasnya.
Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini mengemukakan, keluhan pedagang bakso bukan sekadar isu musiman, melainkan indikator adanya persoalan distribusi dan stabilisasi harga di tingkat bawah yang belum tersentuh kebijakan.
Selain itu, Agus juga menyoroti persoalan klasik pendistribusian beras murah yang dinilai belum merata, khususnya ke wilayah pelosok. Ia menekankan bahwa kondisi geografis Indonesia yang beragam membuat pelayanan pangan tidak bisa diseragamkan.
“Negara kita ini ada yang harus naik gunung, ada yang naik perahu. Tidak semua wilayah mendapat pelayanan yang sama. Padahal masyarakat dari sekitar 72 ribu desa berharap harga pangan yang terjangkau,” katanya.
Agus menilai selama ini program beras murah dan pasar murah lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan, sementara warga desa dan daerah terpencil justru sulit merasakan manfaatnya.
Mantan Bupati dua periode Pasangkayu itu, mengungkapkan pengalaman langsung saat terlibat dalam pelaksanaan pasar murah. Keterbatasan anggaran distribusi, kata Agus, menjadi penghambat utama menjangkau desa-desa.
“Pasar murah itu sering hanya sampai kecamatan, tidak sampai desa karena tidak ada biaya. Saya tanya kepala dinas, ada anggarannya atau tidak? Jawabannya tidak ada. Saya tanggung sendiri, tapi tetap tidak semua pelosok bisa terjangkau,” ungkapnya.
Agus mempertanyakan strategi pemerintah dalam memastikan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia benar-benar merasakan pelayanan pangan yang adil, bukan sekadar mendengar laporan stok aman di tingkat pusat.
“Bagaimana mengatasi ini semua supaya pelayanan pangan benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di desa-desa yang kondisi alam dan iklimnya tidak mudah? Ini yang harus dijawab bersama,” tegasnya.
Menjelang Ramadan, Agus mengingatkan bahwa lonjakan kebutuhan pangan akan paling berat dirasakan masyarakat kecil. Karena itu, ia meminta kebijakan pangan nasional tidak berhenti pada data, tetapi mampu menjangkau hingga titik paling jauh pelayanan negara.
Terkait masalah daging yang viral, Mentan Amran Sulaiman menyatakan bahwa hal tersebut sudah dikendalikan. Semua pedagang bakso tersebut sudah dikumpulkan, dan dinyatakan sudah tidak ada masalah lagi.
Tinggalkan Balasan