Artikelnews.com, Makassar – Kinerja APBN Regional Sulawesi Selatan (Sulsel) atau APBN Anging Mammiri menunjukkan perbaikan pada awal tahun 2026. Tren positif ini menjadi sinyal awal bahwa roda belanja pemerintah pusat di daerah mulai bergerak lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy), realisasi belanja negara di Sulsel mengalami peningkatan, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja barang. Perbaikan Kinerja APBN ini dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga ritme pertumbuhan ekonomi daerah sejak kuartal pertama.

Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, menyampaikan bahwa hingga Januari 2026, realisasi belanja pegawai tercatat lebih tinggi dibandingkan Januari 2025.

“Belanja pegawai tahun 2025 memiliki pagu sebesar Rp11,0 triliun dengan realisasi Januari sebesar Rp612,3 miliar atau 5,55 persen. Sementara pada Januari 2026, pagunya meningkat menjadi Rp11,1 triliun dan telah terealisasi Rp668,3 miliar atau 6,00 persen,” ujar Supendi.

Secara nominal, terjadi kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar Rp56 miliar secara yoy. Peningkatan ini mencerminkan akselerasi pembayaran gaji dan tunjangan aparatur negara di awal tahun serta menjaga daya beli masyarakat. Dalam konteks Kinerja APBN, belanja pegawai yang terealisasi lebih awal berperan strategis dalam menopang konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulsel.

Sementara itu, pada komponen belanja barang juga terlihat peningkatan signifikan dalam penyerapan anggaran. Pada Januari 2025, pagu belanja barang sebesar Rp10,3 triliun dengan realisasi Rp85,7 miliar atau 0,83 persen.

Adapun pada Januari 2026, pagu belanja barang tercatat sebesar Rp7,1 triliun dengan realisasi mencapai Rp150,1 miliar atau 2,10 persen. Meski pagu lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, realisasi secara nominal meningkat Rp64,4 miliar dengan persentase penyerapan yang lebih tinggi.

Menurut Supendi, tren ini menunjukkan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan dan belanja operasional pemerintah sejak awal tahun anggaran. Percepatan tersebut menjadi bagian dari strategi menjaga kualitas Kinerja APBN agar tidak terjadi penumpukan belanja di akhir tahun, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tepat waktu.

Akselerasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah, termasuk mendorong aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat. Belanja barang yang meningkat pada awal tahun juga membuka ruang perputaran ekonomi yang lebih cepat, terutama bagi pelaku usaha lokal yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kinerja APBN Regional Sulsel menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan pola penyerapan anggaran yang lebih progresif di awal tahun, pemerintah optimistis tekanan musiman terhadap likuiditas daerah dapat diminimalkan.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia terus mendorong optimalisasi penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Konsistensi menjaga Kinerja APBN yang sehat diyakini akan memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global sepanjang 2026.