Artikelnews.com, Parepare — Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2027 yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Parepare berlanjut.
Pada Kamis (26/2/2026), beberapa OPD yang menggelar Forum Perangkat Daerah di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan (PKP), Dinas Damkar dan Penyelamatan, Dinas Tenaga Kerja, serta melalui daring oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).
Di Bappeda, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun memimpin langsung Forum Perangkat Daerah menekankan, bahwa Bappeda berperan dalam memastikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, teralokasi dalam penganggaran, serta dikendalikan dan dievaluasi secara berkala.
“Ini untuk menjamin ketercapaian target dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,” kata Zulkarnaen.
Zulkarnaen memaparkan bahwa Forum Perangkat Daerah ini untuk menjabarkan lebih lanjut atas Renstra Bappeda 2024-2026, dan RKPD Parepare 2025. Kemudian untuk menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan
“Tujuannya agar menjadi pedoman dalam penyusunan RKA/DPA 2025; merumuskan program dan kegiatan prioritas sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi; untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappeda tahun 2025. Dan selain itu, untuk menjadi pedoman dalam mengukur keberhasilan pencapaian kinerja Bappeda Kota Parepare,” papar Zulkarnaen.
Sementara dalam evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja 2025 menunjukkan
capaian kinerja Bappeda sebesar 96,69
persen dengan capain anggaran 88,30 persen atau penyerapan anggaran senilai Rp5.776.870.993.
Sedangkan indikator kinerja utama (IKU), di antaranya Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks) ditarget
85,00, persentase kebijakan berbasis bukti (Persentase) ditarget 100, nilai SAKIP – Perangkat Daerah (Nilai) target 76,50 dan realisasi 80, persentase jumlah indikator tujuan dan sasaran daerah yang mencapai target (Persentase) target 90,00 dan realisasi 95.
Menyusul persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional (Persentase) target 100 dan realisasi 100, persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD (Persentase) target 0,40 dan realisasi 0.32, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan (Persentase) target 30 dan realisasi 30, Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks) target 3,28 dan realisasi 2,88.
Pada 2027, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks) ditarget 88,68, persentase kebijakan berbasis bukti (Persentase) ditarget 100, nilai SAKIP – Perangkat Daerah (Nilai) ditarget 78,50, indikator tujuan dan sasaran daerah yang mencapai target (Persentase) ditarget 91,00, persentase kesesuaian prioritas pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional (Persentase) ditarget 100, persentase Usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD (Persentase) ditarget 0,50, persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan (Persentase) ditarget 30, dan Indeks Kapabilitas Inovasi (Indeks) ditarget 3,46.
Hasil dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini selanjutnya akan dibahas bersama dalam Musrenbang Tingkat Kota Parepare untuk menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD 2027.
Tinggalkan Balasan