Artikelnews, Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat diwakili oleh Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Syaharuddin, didampingi Plt. Kepala Subbidang Akuntansi, Indah Mustika Sari, yang juga merupakan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Barat, mengikuti Rapat Penyusunan dan Pembahasan Road Map Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Provinsi Sulawesi Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat, Senin (29/6/2026).
Kehadiran BPKAD Provinsi Sulawesi Barat dalam rapat ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan melalui penyusunan Road Map ETPD yang terarah dan terintegrasi.
Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan misi kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas.
Rapat yang diselenggarakan oleh Bapenda Provinsi Sulawesi Barat ini bertujuan menyusun dan membahas Road Map Perluasan ETPD sekaligus menyelaraskan program kerja serta strategi percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat dan perwakilan PT Bank Sulselbar Cabang Utama Mamuju yang bersama BPKAD dan Bapenda tergabung dalam TP2DD Provinsi Sulawesi Barat.
Sinergi seluruh anggota TP2DD diharapkan mampu mempercepat implementasi ETPD secara efektif, efisien, transparan, dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan serta pelayanan publik di Sulawesi Barat.
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Sulawesi Barat, Syaharuddin, menyampaikan bahwa penyusunan Road Map ETPD merupakan langkah strategis dalam memperkuat transformasi digital tata kelola keuangan daerah.
“Road Map ETPD menjadi pedoman penting dalam menyelaraskan langkah seluruh anggota TP2DD dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah. BPKAD siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar implementasi ETPD berjalan optimal, sehingga mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi pengelolaan keuangan daerah, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Syaharuddin.
Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, BPKAD Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat.
