Artikelnews.com, Makassar – Kinerja ekonomi Sulawesi Selatan pada semester pertama 2026 menunjukkan tren yang semakin positif. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada Triwulan I-2026 tercatat mencapai 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi daerah yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus menunjukkan peran Belanja Negara dalam menjaga aktivitas ekonomi dan mendorong pembangunan di berbagai sektor.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan, Angkaswantoro, mengatakan berbagai indikator makroekonomi Sulsel masih menunjukkan performa yang solid. Selain pertumbuhan ekonomi yang berada di atas rata-rata nasional, neraca perdagangan Sulsel juga tetap mencatatkan surplus dengan nilai ekspor sebesar USD149 juta dan impor USD73,31 juta, sementara laju inflasi masih berada pada level yang terkendali, yakni 3,56 persen secara tahunan (year on year/yoy), 0,36 persen secara bulanan (month to month/mtm), dan 2,54 persen secara tahun kalender (year to date/ytd).
Menurut Angkaswantoro, penguatan ekonomi daerah tidak terlepas dari optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya melalui peningkatan kualitas Belanja Negara yang terus diarahkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di tengah kondisi global yang masih sangat dinamis dengan berbagai risiko yang terus diwaspadai, stabilitas makroekonomi dan kinerja fiskal Sulawesi Selatan terus membaik. Memasuki akhir Semester I-2026, APBN tetap menjadi instrumen yang memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi Sulsel,” ujarnya di Makassar, Rabu (29/7/2026).
Hingga akhir Juni 2026, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp25,94 triliun, meningkat 6,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemerintah menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas pada semester kedua tahun ini sekaligus meningkatkan kualitas belanja agar dampaknya semakin dirasakan masyarakat.
Di sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp5,06 triliun atau 35,25 persen dari target sebesar Rp14,37 triliun. Penerimaan tersebut berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp2,68 triliun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp2,41 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,17 miliar, serta pajak lainnya sebesar Rp60,81 miliar.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp131,96 miliar atau 35,34 persen dari target Rp373,43 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas Bea Masuk sebesar Rp78,49 miliar, Bea Keluar Rp22,19 miliar, dan Cukai Rp31,28 miliar. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp2,02 triliun atau 54,57 persen dari target sebesar Rp3,71 triliun, yang didominasi oleh PNBP Badan Layanan Umum (BLU).
Dari sisi pengeluaran, realisasi Belanja Negara melalui Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp11,79 triliun atau 47,27 persen dari total pagu Rp24,94 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hingga bantuan sosial yang mendukung pelayanan publik dan pembangunan di Sulawesi Selatan.
Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp6,69 triliun, yang digunakan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK. Sementara belanja barang mencapai Rp3,33 triliun untuk mendukung operasional 754 satuan kerja dari 50 kementerian dan lembaga yang tersebar di Sulawesi Selatan.
Realisasi belanja modal mencapai Rp1,76 triliun dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai proyek strategis, seperti preservasi Jalan Watampone–Pompanua–Tarumpakae, Jalan Batas Kota Makassar–Maros, ruas Maros hingga perbatasan Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka di Kota Palopo. Di sisi lain, bantuan sosial telah terealisasi sebesar Rp13,59 miliar, terutama untuk program rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan narkotika, dan Orang dengan HIV (ODHIV).
Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp14,15 triliun atau 52,87 persen dari pagu sebesar Rp26,77 triliun. Penyaluran tersebut dinilai berlangsung merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
“Hal ini menunjukkan penyaluran TKD berjalan di seluruh wilayah dan tidak terpusat pada daerah tertentu. Dominasi penyaluran Dana Alokasi Umum juga semakin memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik,” kata Angkaswantoro.
Dana Alokasi Umum (DAU) sendiri telah terealisasi sebesar Rp10,21 triliun, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp3,21 triliun yang dimanfaatkan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, hingga tambahan penghasilan ASN daerah. Sementara Dana Desa yang telah tersalurkan sebesar Rp543,63 miliar diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, percepatan penanganan stunting, penguatan Koperasi Merah Putih, Program Kampung Iklim (Proklim), serta pemberdayaan masyarakat desa.
Angkas juga mengungkapkan bahwa manfaat Belanja Negara mulai dirasakan melalui sejumlah program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Selain itu, terdapat penguatan 3.059 Koperasi Merah Putih, pembangunan dan pengembangan Sekolah Rakyat, hingga dukungan terhadap sektor ketahanan pangan yang menghasilkan produksi padi mencapai 466.592 ton.
Di sektor pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp9,46 triliun kepada 133.825 debitur, didominasi sektor pertanian, perdagangan, dan usaha produktif lainnya. Sementara program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mendukung pembangunan 7.410 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp926,21 miliar.
Dengan berbagai capaian tersebut, APBN terus menjadi instrumen penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Pemerintah berharap optimalisasi Belanja Negara, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas belanja akan semakin memperkuat pembangunan daerah, memperluas manfaat ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada semester kedua 2026.
