Artikelnews, Mamuju — Memasuki usianya yang ke-22 tahun, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengusung asa besar untuk memerdekakan seluruh wilayahnya dari keterisolasian digital. Sebanyak 12 persen area blank spot yang masih tersisa di kawasan pedalaman menjadi fokus perhatian Dinas KominfoSS Sulbar.
Kepala Dinas KominfoSS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar mengemukakan, melalui Forum Sosialisasi Layanan BLU BAKTI di Ruang Rapat BBLSDM Komdigi Makassar beberapa waktu lalu menjadi ruangembangun kordinasi dengan pemerintah pusat agar memberi perhatian terhadap ketertinggalan 12 wilayah blankspot di Sulbar.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menekankan pentingnya koordinasi erat antara pusat dan daerah sebagai kunci menyelesaikan ketimpangan akses komunikasi.
Olehnya, bertepatan momen Peringatan Hari Jadi ke 22 Provinsi Sulbar, Ridwan kembali mengharapkan perhatian pemerintah pusat.
Dia menjelaskan, kewenangan pembangunan infrastruktur digital berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) serta BAKTI. Adapun pemerintah daerah berperan mengawal layanan agar dapat digunakan seluruh masyarakat.
Untuk itu saat ini, Pemprov Sulbar terus membangun komunikasi dengan pihak Telkomsel untuk mengupayakan terbangunnya jaringan seluler dgn teknologi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan menjangkau lokasi pedalaman.
Selain penyelesaian area blank spot, Ridwan juga mengharapkan kepastian regulasi pembagian peran antara BAKTI, Pemda, APJII, ISP, hingga BUMDes.
Di samping itu, ia menyoroti pentingnya pemetaan data jaringan secara berkala, skema kerja sama legal untuk wilayah terpencil, serta percepatan penyediaan jaringan seluler maupun fixed broadband fiber optik di kantor pemerintahan, sekolah, dan puskesmas.
Ridwan juga mengingatkan para penyedia jasa internet (ISP) yang tergabung dalam APJII untuk mematuhi aturan daerah terkait penggunaan Ruang Milik Jalan (RUMIJA).
“Langkah ini dinilai penting untuk menata infrastruktur jaringan yang masih semrawut di lapangan sekaligus mengoptimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tutup Ridwan. (Rls)
