JAKARTA, – Partai Gerindra menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu sarana memperkenalkan kinerja dan program kerja partai kepada masyarakat. Melalui akses informasi yang terbuka, masyarakat, termasuk calon pemilih, dapat mengetahui aktivitas, kebijakan, serta kontribusi partai dalam menjalankan fungsi politik dan sosialnya.
Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Danang Wicaksana Sulistya mengatakan, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban organisasi politik dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan. Lebih dari itu, keterbukaan dapat menjadi media komunikasi dan kampanye kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Danang bersama Sekretaris PPID sekaligus Bendahara Umum DPP Gerindra Satrio Dimas Adityo di sela-sela pelaksanaan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Keduanya mengungkapkan, Gerindra telah merasakan manfaat dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komitmen tersebut kemudian dikembangkan tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra di Indonesia.
Dimas mengatakan, pelayanan informasi publik yang dikembangkan Gerindra tidak terbatas pada penyediaan informasi mengenai program dan kegiatan partai. PPID juga terus melakukan inovasi agar pelayanan informasi semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Menurut dia, berbagai platform digital dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembenahan sistem pelayanan agar publik dapat memperoleh informasi secara cepat dan praktis.
Digitalisasi pelayanan
Sementara itu, Danang yang juga anggota Komisi V DPR RI mengatakan, meskipun Gerindra telah beberapa kali memperoleh predikat tertinggi Informatif dalam penilaian keterbukaan informasi publik, partai tetap berupaya mengembangkan inovasi pelayanan.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) ke dalam sistem layanan informasi melalui situs web PPID Gerindra. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan memudahkan masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.
Keseriusan pelaksanaan keterbukaan informasi juga terlihat dari keterlibatan sejumlah DPD Gerindra dalam proses Monev. Danang menyebutkan, pengurus daerah di Jawa Barat, Banten, dan Kalimantan menunjukkan antusiasme dalam mengikuti tahapan penilaian tersebut.
Menurut dia, keterbukaan informasi harus menjadi budaya organisasi yang diterapkan secara berkelanjutan, bukan sekadar upaya memenuhi penilaian tahunan.
Danang menambahkan, posisi Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI membuat partai memiliki kepentingan untuk mendorong keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan, khususnya kementerian dan lembaga negara.
Ia berpandangan, keterbukaan informasi di badan publik merupakan bentuk ketaatan pemerintah terhadap ketentuan perundang-undangan sekaligus bagian dari tanggung jawab kepada masyarakat.
Terkait transparansi keuangan partai, Danang menyatakan, Gerindra terbuka terhadap permohonan informasi dari berbagai kalangan. Ia mencontohkan, Transparency International Indonesia (TII) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengajukan permohonan informasi kepada PPID Gerindra.
Selain organisasi masyarakat sipil, kalangan perguruan tinggi juga pernah meminta data dan informasi untuk kepentingan penelitian dengan menjadikan Gerindra sebagai responden.
Menurut Danang, permohonan informasi tersebut dapat dilayani melalui mekanisme yang tersedia. Masyarakat juga dapat mengakses berbagai informasi yang telah dipublikasikan melalui situs web resmi PPID Gerindra.
Membangun kepercayaan publik
Danang dan Dimas menilai keterbukaan informasi memberikan manfaat bagi partai politik, terutama dalam membangun hubungan yang lebih terbuka dengan masyarakat.
Melalui keterbukaan, masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan dan aktivitas partai, tetapi juga dapat menilai kinerja serta program yang telah dijalankan. Informasi tersebut sekaligus memberikan ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan kepada partai.
Keduanya berpandangan, semakin banyak masyarakat mengetahui kinerja dan kontribusi partai melalui saluran informasi yang terbuka, semakin luas pula kesempatan partai membangun kepercayaan publik.
Dalam konteks politik elektoral, keterbukaan informasi juga dapat menjadi sarana kampanye. Masyarakat, khususnya pemilih, memiliki kesempatan memperoleh informasi secara langsung mengenai rekam kegiatan, program, dan kebijakan partai melalui situs web maupun platform digital lainnya.
Dengan demikian, kampanye tidak hanya berlangsung melalui komunikasi politik menjelang pemilu, tetapi juga melalui penyampaian informasi mengenai pekerjaan dan kontribusi partai secara berkelanjutan.
Bagi Gerindra, pengembangan keterbukaan informasi publik diharapkan tidak berhenti pada pencapaian predikat Informatif. Lebih penting dari itu, keterbukaan perlu diwujudkan dalam pelayanan yang mudah diakses, transparan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
