Artikelnews, Jakarta – DPR RI yang rencananya menggelar Rapat paripurna terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pada Kamis (12/11/2026) hari ini, langsung dinyatakan batal setelah Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan surat pengunduran diri ke MPR RI.
“Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan,” tulis surat pembatalan rapat paripurna yang dilansir dari ANTARA.
Usulan HMP sebelumnya telah diterima oleh pimpinan DPR pada Rabu (11/11/2026). Setidaknya ada 120 anggota DPR menandatangani usul HMP karena menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.
Sementara itu, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR pada Kamis siang.
Terhadap surat pengunduran diri tersebut, MPR langsung menindaklanjutinya dengan mengadakan rapat pimpinan.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin yang juga merupakan salah satu pengusul HMP, mengaku menghormati pilihan dan sikap Gibran untuk mengundurkan diri. Setelah Gibran resmi mundur, usul HMP anggota DPR tidak lagi relevan untuk dilanjutkan.
“Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan,” kata Khozin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dia berharap, polemik terkait jabatan Gibran berakhir. Dia meminta semua pihak kembali fokus pada tugas masing-masing.
“Prinsipnya begini, harapan kami setelah pengunduran diri Pak Gibran ini kita sudahi polemik ijazah ini, mari kembali kita fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” ujarnya.
Khozin menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden akan diproses. Dia merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3.
“Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang di kirim oleh presiden,” jelasnya.
