Artikelnews.com, Parepare — Pemerintah Kota Parepare melaksanakan Konsultasi Publik Pertama Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bacukiki.
Konsultasi publik berlangsung di Baruga Peduli Kecamatan Bacukiki, Parepare, Jumat (13/11/2026).
Hadir Wakil Ketua DPRD Parepare Muh Yusuf Lapanna, Asisten II Setdako Parepare Zulkarnaen Nasrun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan (Disputrahub) Aswin Syam yang diwakili oleh Sekretaris Disputrahub Burhanuddin.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Parepare, serta Ir. Muhammad Riadi Harimuswarah, ST, M.Pd, MT, tenaga ahli dalam penyusunan dokumen KLHS.
Turut hadir Kepala Kantor Pertanahan Parepare, Manajer PT PLN UP3 Parepare, Direktur PAM Tirta Karajae, Tim Tenaga Ahli dan Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun KLHS RDTR Kawasan Bacukiki, Camat dan Lurah, serta para stakeholder lainnya.
Sekretaris Disputrahub Burhanuddin dalam laporannya mengemukakan, penyusunan RDTR Kawasan Bacukiki merupakan langkah strategis Pemkot Parepare untuk menerjemahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ke dalam tingkat ketelitian yang lebih operasional.
“Tentunya dengan spirit memudahkan percepatan investasi namun tetap berada pada koridor ketahanan lingkungan pada wilayah Kecamatan Bacukiki,” ujar Burhanuddin.
Seluas kurang lebih 4.587,37 ha delineasi RDTR Kawasan Bacukiki antara lain sebagian Kelurahan Galung Maloang, Kelurahan Lemoe, dan Kelurahan Watang Bacukiki, Kecamatan Bacukiki.
“Pembangunan infrastruktur dan penataan ruang tidak boleh berjalan sendiri tanpa memikirkan daya dukung lingkungan. Di sinilah instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memegang peranan kunci,” kata Burhanuddin.
Melalui forum Konsultasi Publik tersebut Disputrahub selaku instansi teknis penanggung jawab penataan ruang menekankan beberapa fokus utama penataan Kawasan Bacukiki.
Pertama, sinkronisasi Ruang dan Infrastruktur Dasar: Menyusun pola ruang dan jaringan prasarana (jalan, drainase, air bersih, sanitasi, serta pengelolaan sampah) yang terintegrasi, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal tanpa merusak ekosistem.
Kedua, Mitigasi Risiko Bencana dan Pelestarian Lingkungan: Memetakan zona-zona lindung, kawasan resapan air, serta daerah rawan bencana secara presisi agar pemanfaatan ruang ke depan aman bagi investasi sekaligus aman bagi
keselamatan warga.
Ketiga, Mewujudkan Kepastian Hukum dan Kemudahan Berusaha (OSS): Keberadaan RDTR yang terintegrasi KLHS ini nantinya akan menjadi acuan legal yang jelas, transparan, dan akuntabel bagi para pelaku usaha, investor, maupun masyarakat dalam mengurus perizinan pemanfaatan ruang.
“Konsultasi publik ini sengaja dirancang agar bersifat partisipatif, karena diharapkan masukan, koreksi, data riil, serta isu-isu strategis baik dari unsur akademisi, pelaku usaha, maupun masyarakat setempat yang paling memahami kondisi faktual di lapangan untuk menyempurnakan analisis muatan KLHS dan draf RDTR ini,” ungkap Burhanuddin.
Burhanuddin berharap, dukungan bersama dalam proses penyusunan dokumen penataan ruang ini untuk mewujudkan Parepare Kota Terbaik Sejahtera dan Maju.
