Artikelnews.com, Jakarta — Wali Kota Parepare, H. Tasming Hamid, S.E., M.H., melakukan pertemuan dengan jajaran Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (10/11/2026), untuk membahas peluang dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan Kota Parepare, khususnya untuk periode 2027–2029.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Parepare memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, terutama dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan prioritas nasional serta membuka peluang dukungan program dan pembiayaan dari berbagai sumber.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah Amarun Agung Hamka, Staf Ahli Bidang Hukum Adi Hidayah Saputra, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Zulkarnaen Nasrun, serta Kepala Bapperida Kota Parepare HA Ardian Asyraq.
Atas arahan Wali Kota, Kepala Bapperida Andi Ardian menjelaskan kondisi pembangunan, potensi ekonomi, posisi strategis Parepare, serta sejumlah kebutuhan prioritas daerah yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Di antaranya penguatan infrastruktur, konektivitas wilayah, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pembangunan kawasan olahraga dan pusat kreativitas.
Dalam pertemuan tersebut, jajaran Bappenas menyampaikan bahwa usulan Pemerintah Kota Parepare telah disusun secara cukup konkret, baik dari sisi pemetaan kebutuhan maupun rencana program yang diusulkan. Bappenas juga mencatat sejumlah kebutuhan pembangunan yang disampaikan dan memberikan masukan mengenai peluang dukungan pemerintah pusat serta alternatif pembiayaan yang dapat dijajaki.
Selain itu Bappenas menilai Kota Parepare memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan kawasan sekitar metropolitan Makassar. Peran Parepare sebagai simpul perdagangan, jasa, pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah dinilai menjadi potensi yang perlu terus diperkuat.
Bappenas juga menyampaikan sejumlah peluang program prioritas nasional yang dapat diperjuangkan oleh Parepare, antara lain program Sekolah Rakyat, program 3 Juta Rumah, serta program sektor perikanan dan ketahanan pangan yang terbuka bagi wilayah Sulawesi Selatan.
Untuk memanfaatkan peluang tersebut, Pemerintah Kota Parepare didorong segera menyiapkan proposal yang didukung kesiapan lokasi, kelengkapan persyaratan teknis, serta argumentasi kebutuhan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Koordinasi dengan kementerian/lembaga teknis dan pemerintah provinsi juga perlu diperkuat agar usulan daerah dapat ditindaklanjuti secara optimal.
Selain peluang program nasional, pertemuan tersebut turut membahas alternatif pembiayaan pembangunan, seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), SBSN, pinjaman daerah, serta sumber pendanaan alternatif lainnya. Bappenas juga memberikan masukan agar setiap proyek disesuaikan dengan karakteristik dan skema pembiayaan yang tepat.
Hal menarik lainnya adalah masukan Bappenas mengenai penguatan identitas dan branding Parepare sebagai kota event dan destinasi yang memiliki daya tarik tersendiri. Sejarah Parepare sebagai kota kelahiran B.J. Habibie dinilai dapat menjadi bagian dari narasi kota yang dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata, penyelenggaraan event, dan penguatan UMKM.
Wali Kota Tasming Hamid menyambut baik berbagai masukan dan peluang yang disampaikan Bappenas. “Pemerintah Kota Parepare akan menindaklanjutinya melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta penyusunan usulan program untuk diajukan kepada pemerintah pusat,” kata Tasming.
Melalui langkah tersebut, Pemerintah Kota Parepare berharap berbagai potensi daerah dapat semakin terhubung dengan agenda pembangunan nasional, sehingga mampu memperkuat posisi Parepare sebagai pusat perdagangan dan jasa, simpul konektivitas, serta penggerak pertumbuhan ekonomi di bagian utara Sulawesi Selatan.
