Artikelnews, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Agus Ambo Djiwa, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) perdana Komisi IV DPR RI bersama Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) selaku mitra kerja baru.

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

RDP tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari arah program prioritas, kebutuhan dan alokasi anggaran, hingga target kinerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa untuk Tahun Anggaran 2027.

Pembahasan ini menjadi langkah awal dalam membangun koordinasi dan memperkuat sinergi antara Komisi IV DPR RI dengan BOPPJ dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Agus Ambo Djiwa memandang bahwa pembangunan kawasan Pantai Utara Jawa merupakan agenda penting yang harus direncanakan secara matang, terpadu, dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Pembangunan kawasan pesisir tidak boleh hanya berfokus pada penguatan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ia menegaskan, kawasan Pantai Utara Jawa memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi, kehidupan sosial, serta penghidupan masyarakat pesisir.

“Karena itu, setiap program pembangunan harus mampu menjawab berbagai tantangan kawasan, termasuk persoalan lingkungan, perlindungan wilayah pesisir, serta kebutuhan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam,” kata Ketua DPD PDIP Sulbar ini.

Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan alokasi anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Program yang dirancang BOPPJ perlu memiliki target yang jelas, terukur, dan tepat sasaran, sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta menjaga keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

“Melalui RDP perdana ini, kami berharap terbangun sinergi yang kuat antara Komisi IV DPR RI dan BOPPJ dalam mengawal program-program prioritas Tahun Anggaran 2027,” harap mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini.

Ia menegaskan bahwa pembangunan Pantai Utara Jawa harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, perlindungan lingkungan pesisir, dan pemerataan manfaat pembangunan demi mewujudkan kawasan yang maju, produktif, dan berkelanjutan.