Artikelnews, Denpasar – Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) yang digelar di Bali pada 28–30 Juni 2026.
Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dan diikuti oleh 124 peserta dari 35 DPRD Provinsi se-Indonesia.
Delegasi DPRD Sulawesi Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulbar, Dr Hj Amalia Fitri Aras, didampingi Wakil Ketua Munandar Wijaya dan Wakil Ketua Halim.
Rakernas II ADPSI menjadi forum strategis untuk membahas berbagai isu terkait penguatan fungsi DPRD, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta penyampaian aspirasi dari masing-masing provinsi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulbar Munandar Wijaya menyampaikan usulan agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera mendorong pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, hingga saat ini Mamuju masih berstatus sebagai kabupaten, sementara provinsi di Indonesia telah memiliki kota yang berstatus sebagai ibu kota provinsi.
Karena itu, diperlukan dukungan regulasi dan langkah konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar proses pembentukan Kota Mamuju dapat segera terealisasi.
karena kabupat mamuju secara administrasi maupun kesiapan infrastruktur dan peta2 wilayah uda lama bersiap apakah nantix ada pemindahan wilyah atau hanya perubahan status kabupaten menjadi kota
Munandar berharap melalui Rakernas II ADPSI ini akan lahir rekomendasi dan mekanisme regulasi yang dapat mempercepat pembentukan Kota Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.
Menurutnya, status tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Barat.
Keikutsertaan Pimpinan DPRD Sulbar dalam Rakernas II ADPSI juga menjadi wujud komitmen untuk terus memperjuangkan aspirasi daerah melalui forum nasional, sekaligus memperkuat sinergi antarlembaga legislatif demi kemajuan Sulawesi Barat.
