Artikel.news, Parepare — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2027 tingkat Kecamatan tuntas. Musrenbang Kecamatan Ujung menjadi penutup pada Kamis (5/2/2026), dari tiga hari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
Sama dengan Musrenbang Kecamatan lainnya, usulan-usulan belum terakomodir dari Musrenbang sebelumnya, diminta kembali diusulkan dan dimasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Bappeda Parepare Syarifullah yang menjadi narasumber di Musrenbang Ujung meminta, semua usulan belum terakomodir kembali dimasukkan di SIPD, dan Delegasi Kelurahan atau Kecamatan mendiskusikan yang dianggap prioritas untuk dibawa ke Musrenbang tingkat Kota.
“Jangan semua (usulan), hanya yang bersentuhan betul dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat diusulkan prioritas untuk dibawa ke Musrenbang Kota. Jadi kita bermusrenbang tahun ini untuk pelaksanaan tahun 2027,” kata Syarifullah.
Syarifullah mengemukakan, meski tahun ini transfer dari pemerintah pusat dipangkas mencapai Rp101 miliar, namun atensi Wali Kota agar anggaran bersentuhan langsung masyarakat tetap diprioritaskan.
“Pelayanan publik harus terus berjalan tanpa hambatan. Bapak Wali Kota menginginkan agar pelayanan publik tetap harus dinomorsatukan. Dan semua usulan diarahkan berkontribusi pada pencapaian visi misi Kota Terbaik Sejahtera dan Maju,” tegas Syarifullah .
Hal lain diungkap Syarifullah bahwa tidak ada lagi pagu indikatif wilayah (PIW) karena berdasarkan Perda terbaru PIW itu diganti dengan anggaran partisipasi masyarakat. Yang berarti semua usulan masyarakat anggarannya tidak lagi di Perangkat Daerah tapi berada di Kecamatan.
Dalam kesempatan itu, Syarifullah turut mengapresiasi Camat Ujung Andi Muliady beserta jajarannya meskipun anggaran untuk pelaksanaan Musrenbang nol, karena dampak efisiensi anggaran, namun Musrenbang tetap dapat berjalan baik, lancar, dan partisipatif.
Hanya saja dalam pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Ujung ini, beberapa perwakilan Perangkat Daerah teknis tidak hadir. Seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, dan Dinas Sosial yang tidak hadir.
Beberapa Delegasi Kelurahan yang hadir di Musrenbang kembali menyuarakan aspirasinya terutama pada usulan-usulan belum terakomodir.
Amin Koppe dari Delegasi Kelurahan Ujung Sabbang mengusulkan lampu penerangan jalan di Asrama POM, dan akses bagi disabilitas di kantor-kantor pelayanan seperti kantor kelurahan.
Kemudian Rahman Laebi dari Delegasi Labukkang mempertanyakan batas wilayah Kelurahan Labukkang dan Kampung Baru untuk memastikan letak administratif SDN 15 dan SDN 56. “Labukkang tidak ada sekolahnya, karena itu kami berharap SDN 15 dan SDN 56 dimasukkan ke dalam wilayah Labukkang,” harap Rahman.
Rahman juga menyinggung masalah desil, karena ditemukan ada kepala dinas masuk desil 1, sementara ada ODGJ masuk desil 6.
Sementara Bang One, Delegasi Ujung Bulu meminta agar 5.850 penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Parepare, yang tidak aktif kembali diaktifkan agar tidak ada keluhan mengenai layanan kesehatan.
Dia juga berharap para Ketua RW dan RT diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dan jaminan hari tua sebagai bentuk penghargaan atas kerja-kerja kemasyarakatannya.
“Mudah-mudahan tahun ini lebih maju lagi, tingkatkan transpor bagi RT dan RW. Karena pelayanan juga harus terbaik sejahtera dan maju,” pinta Bang One.
Terkait desil, di penghujung Musrenbang, Syarifullah membeberkan saat ini diuji coba di Kelurahan Lumpue pemindahan desil. Seorang warga miskin dipindahkan datanya dari desil 6 ke desil 1. Menurut pendamping aplikasi, butuh waktu tiga bulan untuk pemindahan data desil, sementara proses pemindahan sudah dilakukan 2,5 bulan.
“Jadi pilot project di Lumpue. Jika berhasil memindahkan data desil maka hal sama juga akan dilakukan di Kelurahan lain,” ungkap Syarifullah.
Setelah Musrenbang Kecamatan rampung, selanjutnya Forum Perangkat Daerah pada pertengahan Februari 2026, dan setelah itu Musrenbang tingkat Kota.
Tinggalkan Balasan