Artikelnews, Jakarta – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar, berhasil mengukir sejarah dengan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045”, itu menjadi momentum apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Predikat WBK merupakan pengakuan tertinggi bagi instansi pemerintah yang mampu membuktikan komitmen nyata dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan bahwa melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI).

Pihaknya terus mendorong birokrasi agar semakin berdampak, transparan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut.

Ia menyebut, penghargaan ini menjadi tonggak sejarah karena baru pertama kali diraih oleh DPM-PTSP Kota Makassar.