Artikel.news, Parepare — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Ruang Pola Kantor Wali Kota, Rabu, (11/2/2026).
Forum Konsultasi Publik ini merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Arahan Presiden dan Gubernur hasil Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Bogor, belum lama ini.
Kegiatan dibuka resmi Wali Kota Parepare Tasming Hamid, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, Ketua DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, beserta jajaran pejabat Pemkot Parepare yang hadir lengkap.
Pejabat Pemkot yang hadir di antaranya Sekda Amarun Agung Hamka, Inspektur Iwan Asaad, para Staf Ahli dan Asisten termasuk Asisten II A Ardian Asyraq, Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun, Kepala Dinas Kominfo M Anwar Amir, Kepala Perangkat Daerah lainnya, beserta para Camat dan Lurah.
Turut hadir unsur perguruan tinggi di antaranya Institut Teknologi BJ Habibie (ITH), unsur organisasi dan kemasyarakatan di antaranya TP PKK Parepare, Dharma Wanita Parepare, PGRI Parepare, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) Parepare H Bakhtiar Syarifuddin, para Ketua LPMK, serta stakeholder lainnya.
Wali Kota Tasming Hamid dalam arahannya kembali mengingatkan bahwa semangat Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2027 adalah memprioritaskan visi misi dan 18 program unggulan Pemkot Parepare.
“Kita gunakan pola maksimal. Yang tertuang dalam visi misi itu kita fokuskan. Dari 18 program unggulan hampir semua sudah tersentuh. Yang belum tersentuh masif itu adalah rencana pembangunan sirkuit, creative hub, dan sport center. Yang lainnya kita maksimalkan,” kata Tasming Hamid, menekankan.
Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya mengemukakan, visi misi dan 18 program unggulan sejalan dengan 6 prioritas pembangunan Parepare pada 2027. Keenam prioritas pembangunan itu adalah peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan berakhlak. Kemudian pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.
Selanjutnya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perluasan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan daerah. Menyusul peningkatan kualitas infrastruktur daerah. Setelah itu, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dan terakhir, peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Enam prioritas pembangunan ini sejalan tema pembangunan 2027 yaitu Akselerasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Digitalisasi Pelayanan Publik Terbaik serta Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif. Tema ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada percepatan peningkatan kualitas faktor pendukung pembangunan serta penguatan struktur ekonomi daerah secara berkelanjutan,” papar Zulkarnaen.
Zulkarnaen menekankan, rencana pembangunan daerah ini harus selaras dengan rencana pembangunan nasional, yakni visi dan 8 misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, kemudian 17 program prioritas nasional, 8 program hasil terbaik cepat (quick wins), dan program strategis nasional.
Program dan proyek strategis nasional yang harus disukseskan di Parepare di antaranya, makan bergizi gratis (MBG), 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, rehabilitasi sekolah, penuntasan TBC, pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, lumbung pangan, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, penurunan stunting, jaminan kesehatan, hingga kemudahan investasi dan perizinan.
Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Prasetyo Catur K turut memaparkan proyeksi pendapatan daerah pada 2027 yakni senilai total Rp1,009 triliun, dan proyeksi belanja senilai Rp1,031 triliun. Lebih tinggi dibanding pendapatan APBD 2026 senilai Rp865 miliar, dan belanja APBD 2026 Rp888 miliar.
“Tapi itu untuk proyeksi pola maksimal, akan berubah atau disesuaikan jika kembali terjadi pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat,” ungkap Prasetyo.
Dukungan terhadap rencana pembangunan daerah ditegaskan oleh Ketua DPRD Kaharuddin Kadir. Selain menyinggung beban belanja pegawai yang mesti menjadi atensi, secara umum Kaharuddin mendukung penuh arah pembangunan Parepare, terutama untuk mensukseskan 18 program unggulan.
“Semua rencana dan usulan pembangunan daerah harus diarahkan untuk mendukung visi misi dan 18 program unggulan Wali Kota. Kita semua harus mendukung dan mensukseskan 18 program unggulan itu,” tandas Kaharuddin.
Tinggalkan Balasan