Artikelnews, Makassar – Tradisi pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di Indonesia ternyata dimulai pada era Perdana Menteri Indonesia yang keenam, yaitu Soekiman Wirjosandjojo.
Pendiri dan ketua umum pertama Partai Masyumi ini pertama kali memperkenalkan konsep THR pada awal 1950-an.
Dilansir dari Republika.co.id, Senin (16/3/2026), sebagai perdana menteri Indonesia, Soekiman memiliki sejumlah program kerja melalui kabinetnya yang bernama Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Salah satu program kerja kabinet Sukiman-Suwirjo kala itu adalah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara atau para pamong praja yang kini lebih dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Program kerja tersebut diwujudkan dengan pemberian THR kepada para aparatur negara. Kala itu, besaran tunjangan hari raya yang diberikan kepada aparatur negara berkisar antara Rp 125-200 per orang.
Adapun THR bukan diberikan sebagai bonus atau tambahan gaji, melainkan dalam bentuk pinjaman di muka yang nantinya dikembalikan lewat potongan gaji.
Aturan mengenai pemberian THR pertama kali tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1954 tentang Pemberian Persekot Hari Raja kepada Pegawai Negeri. Dalam peraturan ini, THR hanya berlaku untuk ASN dan belum berlaku untuk pekerja swasta.
Kemudian, pada 13 Februari 1952, peraturan tersebut mendapatkan tentangan dari kaum buruh atau pekerja karena dianggap tidak adil. Para buruh atau pekerja menuntut agar mereka juga mendapatkan tunjangan serupa dari perusahaan swasta tempat mereka bekerja.
Perjuangan kaum pekerja akhirnya berbuah manis pada 1954. Kala itu, menteri perburuhan Indonesia mengeluarkan surat edaran tentang hadiah Lebaran.
Surat edaran ini bertujuan untuk mengimbau agar perusahaan-perusahaan memberikan hadiah Lebaran untuk para pekerja dengan besaran seperduabelas dari upah.
Pada 1961, surat edaran tersebut digantikan dengan peraturan menteri yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan hadiah Lebaran. Hadiah ini wajib diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama minimal tiga bulan.
Kemudian pada 1994, Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan menteri yang mengubah istilah hadiah Lebaran menjadi tunjangan hari raya atau THR. Istilah inilah yang masih digunakan hingga saat ini.
Kini, pemberian THR saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh menjelang Hari Raya Keagamaan.
Tinggalkan Balasan