Artikelnews.com, Parepare — Wali Kota Parepare Tasming Hamid memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Auditorium BJ Habibie, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat monitoring dan evaluasi (Monev) tersebut terungkap realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah pada triwulan I untuk capaian kinerja fisik berada di angka 26,06 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding periode sama 2025 yang berada di angka 24,69 persen.
Sementara realisasi serapan anggaran atau belanja daerah pada triwulan I senilai Rp180 miliar lebih atau sama dengan 20,28 persen. Dari total belanja daerah tahun ini yang membiayai 143 program, 347 kegiatan dan 899 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Serapan anggaran triwulan I 2026 ini lebih tinggi dibanding periode sama 2025 yang hanya 15,54 persen.
Wali Kota Tasming Hamid dalam Monev menjadikan atensi serius OPD yang berkinerja rendah baik serapan fisik maupun anggaran.
“Pekerjaan teman-teman (OPD) kan sudah paham semua tinggal bergerak. Jadi bapak ibu semua sudah tahu kondisi faktualnya, tinggal mau dikerjakan atau tidak. Meskipun kenyataannya banyak tidak sesuai ekspektasi,” ungkap Tasming.
Tasming menekankan, meski saat ini dalam kondisi efisiensi anggaran, namun tidak bisa menjadi alasan kinerja OPD menurun. Pemerintahan tidak boleh berjalan mundur, tapi harus terus maju lebih baik dari sebelum-sebelumnya.
“Tinggalkan kebiasaan lama, pola-pola lama jangan dibawa ke sini. Jangan juga main aman sehingga terkesan normatif saja. Karena saya yakin dan percaya bapak ibu punya potensi besar,” ingat TSM, akronim mantan Pimpinan DPRD Parepare ini.
Tasming mengaku belum mengutak atik jajaran OPD dalam setahun kepemimpinannya karena ingin melihat mana yang betul-betul bekerja. Karena itu dia berpesan kepada jajarannya untuk memaksimalkan kinerja agar mendapatkan capaian optimal.
Dia tidak menginginkan selama lima triwulan melakukan Monev kinerja jajaran OPD hanya begitu-begitu saja, tidak ada progres kemajuan. Dia juga tidak menginginkan OPD berjalan tanpa koordinasi. Harus beradab (makkiade), berkoordinasi dengan pimpinan.
“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun lebih dengan segala keterbatasan. Harapan kami jauh lebih besar dari capaian saat ini. Kerja sama harus dibangun, tapi kalau tidak bisa kerja sama, fair saja mundur daripada kita mundurkan. Karena saya alergi kalau ada aduan masyarakat masalah pelayanan, padahal kita digaji untuk layani masyarakat. Jadi kinerja jadi penentu posisi ta. Kalau kinerja bagus dalle ta. Tapi kalau tidak bagus tentu dievaluasi,” tegas Tasming.
Dalam kesempatan itu, Tasming juga menyoroti masalah gaji, honor, insentif, tunjangan maupun jasa pelayanan kesehatan agar dibayarkan tepat waktu. Dia meminta agar pembayarannya tepat tanggal 1 bulan berjalan, dan bagi jasa medik dari klaim BPJS Kesehatan agar lebih dipercepat pembayarannya.
Selain itu, Tasming juga mengevaluasi progres perparkiran yang dikelola Dinas Perhubungan (Dishub). Tasming mendesak dipercepat pengelolaan parkir oleh pihak ketiga baik di RSUD Andi Makkasau, RS dr Hasri Ainun Habibie, Pasar Rakyat Lakessi maupun jalan umum.
Termasuk program nasional di Parepare seperti penanganan stunting, Sekolah Rakyat, dan lainnya, menjadi perhatian Tasming agar dipercepat pelaksanaannya.
Sementara Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun melaporkan dari total Rp888 miliar lebih APBD 2026, realisasi anggaran hingga 31 Maret 2026, antara lain, pendapatan daerah yang ditarget Rp865 miliar, terealisasi Rp182 miliar lebih atau 21,11 persen. Dan belanja daerah, dari target Rp888 miliar lebih, terealisasi Rp142 miliar lebih atau 16,02%.
Secara spesifik, Zulkarnaen melaporkan pencapaian kinerja setiap OPD pada triwulan I. Di antaranya Perangkat Daerah dengan kinerja fisik tertinggi yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (37,88%),Inspektorat Daerah (34,58%), Dinas Perhubungan (34,38%), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (32,50%), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (32,00%).
Kemudian Perangkat Daerah dengan kinerja fisik terendah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (8,12%), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (17,73%), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (18,28%), Dinas Penamaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (20,75%).
Sementara Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan tertinggi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (27,36%), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (24,61 %), RSUD Andi Makkasau (23,65%), Dinas Perdagangan (21,44%), Dinas Ketahanan Pangan (21,38%).
Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan terendah di antaranya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (4,72%), Sekretariat Daerah Kota (8,08%), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (10,35%), Dinas Sosial (11,80%), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (12,87%).
“Melalui rapat koordinasi ini dimohon kepada para Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran untuk senantiasa melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan waktu yang direncanakan pada DPA masing-masing dengan aktif melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada masing-masing OPD,” harap Zulkarnaen.
Hadir dalam rapat Monev, Wakil Wali Kota Parepare Hermanto, Sekda Amarun Agung Hamka yang memandu jalannya Monev, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah, Direktur PAM Tirta Karajae, para pejabat administrator, Kasubag Program dan Keuangan setiap OPD, serta para Kepala UPTD termasuk Kepala Puskesmas.
Tinggalkan Balasan