Artikelnews, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Agus Ambo Djiwa, menghadiri Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2027.
Rapat tersebut menjadi forum strategis dalam menyusun arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional pada tahun mendatang.
Rapat berlangsung di ruang Rapat Komisi IV DPR RI pada Kamis (11/6/2026), dan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PDIP Alex Indra Lukman.
Dalam rapat tersebut, berbagai program prioritas dibahas guna memastikan sektor kelautan dan perikanan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Pembahasan mencakup penguatan produktivitas perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, pengembangan kawasan pesisir, serta upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Program ini dirancang untuk menghadirkan kawasan nelayan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah sektor perikanan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir,” katanya.
Menurut Trenggono, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mencakup penguatan ekosistem usaha perikanan dari hulu hingga hilir.
Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, akses pasar yang lebih luas, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, program ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah pesisir.
Agus Ambo Djiwa menyambut baik berbagai program yang disiapkan KKP, termasuk pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, program tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ketahanan pangan nasional, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.
“Kami mendukung program-program Kementerian dan Kelautan yang berdampak langsung pada masyarakat nelayan kita dan semua yang menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan. Berdampak untuk kesejahteraan nelayan, ada potensi untuk peluang usaha baru hingga lapangan kerja bagi masyarakat pesisir,” kata mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini.
Melalui pembahasan RKA-KL dan RKP Tahun 2027, Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan program pemerintah agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sinergi antara DPR RI dan KKP diharapkan dapat mempercepat terwujudnya sektor kelautan dan perikanan yang maju, berdaya saing, dan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
