Artikelnews.com, Parepare — Pemerintah Kota Parepare Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Kota Parepare Triwulan II Tahun Anggaran 2026, Kamis (16/7/2026).
Rapat Monev dipimpin langsung oleh Wali Kota Parepare Tasming Hamid di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun beserta jajaran, para pejabat lingkup Pemkot Parepare, serta Kepala BPS Parepare.
Terungkap dalam Monev, progres kinerja fisik maupun belanja atau serapan anggaran memasuki triwulan kedua cenderung lebih tinggi dibanding periode sama tahun lalu.
Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pembangunan pada triwulan II 2026 berada di angka 53,63 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2025 pada triwulan yang sama yaitu 47,20 persen.
Sementara realisasi belanja triwulan II 2026 senilai Rp388 miliar atau sebesar 43,75 persen dari total belanja APBD 2026. Itu untuk membiayai 143 program, 347 kegiatan, dan 899 sub kegiatan pembangunan yang tersebar di 34 OPD. Capaian ini lebih tinggi dibanding periode sama 2025, yang berada di angka 35,64 persen.
Meski demikian, Wali Kota Tasming Hamid menekankan agar seluruh Perangkat Daerah (OPD) pro aktif. “Tidak perlu diingatkan tapi intens melaporkan setiap progres program dan kegiatan,” ingat Tasming.
Melalui Monev, Tasming ingin mendengarkan apa kendala sehingga ada kegiatan tidak berjalan. Didiskusikan solusinya, sehingga tidak menjadi pembahasan yang berulang.
“Misalnya masalah perparkiran sejauh mana progresnya, bioskop sampai di mana progresnya. Penting didiskusikan setiap masalah untuk dicarikan solusinya, jangan dibiarkan,” tekan Tasming dalam arahannya di hadapan jajaran OPD.
Masalah data turut menjadi sorotan Tasming. Dia meminta agar data oleh Pemkot harus lebih akurat dan valid, serta update. Tidak boleh kalah data dari pihak lain seperti Caleg dan KPU.
“Karena data yang tidak update ini terjadi pemborosan anggaran. Contohnya iuran BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah terus dibayar sementara masyarakat penerima sudah meninggal atau pindah keluar daerah. Padahal seharusnya ASN sebagai abdi masyarakat menjemput bola untuk terus memperbarui data,” tegas Tasming.
Dia mencontohkan Kota Surabaya yang memiliki Satgas yang bertugas setiap saat memperbarui data. Karena data yang update bantuan tepat sasaran, bukan tetap sasaran atau itu-itu saja penerima bantuannya. Karena tidak sedikit masyarakat yang menilai bantuan tidak tepat sasaran tapi tetap sasaran.
“Karena itu masalah data ini akan menjadi bahan evaluasi agar semua pekerjaan rutin yang pemerintah lakukan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” imbuh Tasming.
Dalam arahannya, Tasming juga mengingatkan tentang progres 18 program unggulan. Pada 2026 ini ditarget 18 program unggulan itu sudah menyentuh minimal 30 persen. Kemudian pada 2027 sudah menyentuh 80 persen, dan pada 2028 sudah menyentuh 100 persen.
Demikian juga dengan program nasional, Asta Cita Presiden, dan program provinsi, serta 18 program Parepare dalam RPJMD harus dimaksimalkan.
Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya mengungkapkan realisasi anggaran hingga 30 Juni 2026, dengan rincian sebagai berikut: Pendapatan Daerah, target Rp865 miliar, terealisasi Rp437 miliar atau sebesar 50,54 persen.
Pendapatan Asli Daerah, target Rp301 miliar, terealisasi Rp154 miliar atau sebesar 51,22%. Target Belanja Daerah pada APBD TA 2026 Rp888 miliar, terealisasi hingga 30 Juni 2026 senilai Rp377 miliar atau sebesar 42,42%.
Zulkarnaen juga melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan berdasarkan pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai dengan 30 Juni 2026.
Perangkat Daerah dengan kinerja fisik tertinggi adalah sebagai berikut: BKPSDMD (75,75%), Dinas Perpustakaan (75,75%), DPMPTSP (72,23%), Dinas Kominfo (66,95%), Inspektorat Daerah (64,35%).
Perangkat Daerah dengan kinerja fisik terendah adalah sebagai berikut: Dinas PUPR (29,92%), Badan Kesbangpol (39,61%), Dinas Perkimtan (39,62%), Dinas Tenaga Kerja (44,51%), Kecamatan Soreang (44,78%).
Sementara Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan tertinggi adalah sebagai berikut: BKPSDMD (55,17%), Disdikbud (49,47%), RSUD Andi Makkasau (48,25%), Setdako (47,91%), Dinas Perdagangan (47,69%).
Perangkat Daerah dengan realisasi penyerapan keuangan terendah adalah sebagai berikut: Dinas PUPR (14,03%), Dinas Perkimtan (25,92%), Dinas Tenaga Kerja (29,58%), Badan Kesbangpol (32,92%), BKD (33,69%).
Kepala Bappeda turut melaporkan lima Perangkat Daerah dengan capaian kinerja keuangan terendah berdasarkan anggaran kas dan SP2D sebagai dasar pengurangan TPP, yakni Dinas PUPR (18,88%), Dinas Perkimtan (31,47%), Dinas Sosial (33,60%), BKD (35,96%), Badan Kesbangpol (36,95%).
Kepala Dinas PUPR Budi Rusdi menanggapi masih rendahnya kegiatan fisik dan serapan anggaran, salah satunya karena sampai saat ini hanya beberapa rekanan yang minta uang muka.
Namun beberapa kegiatan fisik sudah jalan di antaranya rehab dan rekon jalan yang berprogres 50 persen. Kemudian kegiatan DAK fisik sudah beberapa yang jalan yakni air minum dan jalan.
“Dinas PUPR turut mendukung 18 program unggulan di antaranya Parepare Bebas Banjir, dengan melakukan pengerukan sungai yang tinggal menunggu surat dari BBWS Pompengan – Jeneberang kegiatan sudah bisa jalan,” ungkap Budi.
Hanya saja, kata Budi, Dinas PUPR kesulitan melaksanakan beberapa kegiatan termasuk kegiatan rutin karena minimnya UP (uang persediaan). UP Dinas PUPR hanya Rp90 juta, jauh lebih kecil dibanding tahun lalu.
“Tapi sudah ada kegiatan yang berjalan baik seperti pembersihan/pengerukan drainase Masjid Taqwa kini sudah terang benderang dari sebelumnya susah ditembus. Namun itu dikerjakan secara manual, itu pun upah pekerjanya belum dibayarkan karena minimnya UP,” kata Budi.
Kepala Dinas Perkimtan Jenamar Aslan menanggapi rendahnya serapan anggaran di Dinas Perkimtan, salah satunya karena masalah pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan olahraga (Sport Center) dan pembebasan lahan untuk pembangunan Kampus ITH yang belum selesai. Anggaran pembebasan lahan ini menyentuh Rp1,5 miliar lebih.
Kepala Disporapar Iskandar Nusu menanggapi rencana pembebasan lahan untuk kawasan Sport Center di Lompoe (area GOR) masih terkendala belum terbitnya SPT PBB pemilik lahan dan belum keluarnya hasil apraisal. Jika SPT PBB terbit dan hasil apraisal keluar, pembebasan lahan sudah bisa dilakukan.
Kepala Badan Kesbangpol Rustan Asta menanggapi rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran di antaranya karena hibah parpol dan kegiatan Kepaskibrakaan belum tersalurkan.
Padahal kedua kegiatan tersebut menyerap anggaran terbesar di Kesbangpol. Kendalanya, karena sebagian besar parpol belum mengajukan proposal untuk bantuan hibahnya.
“Baru satu parpol yakni PDIP yang mengajukan proposal hingga saat ini. Sementara kegiatan Kepaskibrakaan baru berjalan saat ini,” ungkap Rustan.
Plt Kepala Disnaker La Ode Arwah Rahman menanggapi rendahnya realisasi fisik dan serapan anggaran, termasuk realisasi PAD terkendala karena belum adanya bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan baru terbentuk Juni, sehingga pungutan retribusi baru bisa dilakukan pada Juni.
Penarikan retribusi akan dimaksimalkan pada Juni sampai dengan Desember terutama pada spot potensial seperti di pelataran kontainer UMKM di kawasan Masjid Terapung dan los di Anjungan Cempae.
Sementara untuk penarikan retribusi pada Januari sampai dengan Juni akan melibatkan Bidang Penagihan dan Bidang Pendapatan pada BKD.
Kepala BPS Dian Ernawaty dalam Monev memberikan masukan agar Parepare percepat proses belanja terutama belanja modal. Supaya dorongan ekonomi lebih kuat. Karena pertumbuhan ekonomi Parepare tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya.
Dian juga mengungkapkan, BPS saat ini tengah melakukan Sensus Ekonomi, dan data yang masuk sudah 47 persen.
“Ternyata dari data itu luar biasa untuk Parepare dari sektor perdagangan output lebih dari Rp2 triliun. Hanya kendala dari Sensus Ekonomi ini, ada responden yang tidak mau didata. Karena itu, butuh duduk bersama dengan pemerintah untuk selesaikan masalah ini, sehingga gambaran ekonomi lengkap di Parepate bisa ditangkap,” tandas Dian.
