Artikelnews, Mamuju – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat memilih memperluas ruang belajar aparatur melalui transformasi digital.

Program e-learning yang dikembangkan instansi ini kini menjangkau ratusan aparatur dari berbagai daerah dan menjadi salah satu inovasi penguatan kompetensi ASN secara berkelanjutan.

Program tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi Panca Daya kelima Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Bapperida Sulbar, Amujib, mengatakan penyelenggaraan e-learning terlaksana berkat kolaborasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat.

Sejak diluncurkan pada 7 Februari 2026 hingga 28 Juli 2026, program tersebut telah menerbitkan sekitar 1.600 sertifikat yang dapat diunduh secara mandiri oleh peserta melalui laman resmi Bapperida Sulbar.

Antusiasme peserta juga terus meningkat. Pada pelaksanaan seri ke-11 yang mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan Daerah Masa Kini”, sebanyak 610 peserta mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung di kanal YouTube Bapperida Sulbar.

Kegiatan yang digelar pada Jumat (24/7/2026) itu menghadirkan Direktur Pascasarjana IPDN, Prof. Dr. Muhadam Labolo, sebagai narasumber utama.

Jumlah peserta tersebut menjadi capaian tertinggi sejak program e-learning dilaksanakan. Selain diikuti aparatur dari lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat, kegiatan ini juga menarik partisipasi ASN dari berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Amujib, tingginya partisipasi menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis digital mampu menjadi solusi dalam pengembangan kapasitas aparatur, terutama di tengah keterbatasan anggaran.

Ia menegaskan peningkatan kompetensi ASN merupakan investasi penting untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Menurutnya, aparatur perlu terus memperbarui wawasan agar mampu mengikuti dinamika kebijakan serta menjawab tantangan pembangunan daerah.

“Program ini kami laksanakan secara rutin dua kali setiap bulan agar ASN memiliki ruang belajar yang berkelanjutan. Kami ingin aparatur tidak berhenti meningkatkan kapasitas, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kesempatan belajar menjadi lebih luas, efektif, dan dapat diakses oleh siapa saja,” ujar Amujib.

Ia menambahkan, setiap peserta yang mengikuti program memperoleh sertifikat yang diakui dalam sistem MyASN sebagai bagian dari pengembangan kompetensi aparatur.

Bapperida Sulbar berharap materi yang diberikan melalui e-learning mampu memperkuat pemahaman aparatur mengenai tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.(Rls)