Artikelnews, Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengkritik sejumlah kebijakan yang dijalankan oleh rezim Prabowo Subianto selama menjabat sebagai Presiden sejak Oktober 2024.
Kritik ini disampaikan BEM UI saat melakukab aksi unjuk rasa di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2026).
Salah satu yang dikritik adalah soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).
Kepala Bidang Sosial Politik BEM UI Muhammad Hafizh Hernanda menilai kebijakan pemotongan TKD menunjukkan adanya persoalan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
TKD merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
“Kita highlight itu pemotongan TKD, ini menyedihkan, ini ada ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, padahal pemda sama-sama berguna dengan pemerintah pusat,” ujar Hafizh, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (18/8/).
Dia kemudian menyinggung kondisi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menurutnya menjadi salah satu contoh dampak kebijakan fiskal terhadap pemerintah daerah.
“Bayangkan ini yang terjadi di Pati, ketika TKD mereka dipotong dan akhirnya mereka menaikkan pajak,” katanya.
Hafizh juga mengkritik kondisi penerimaan negara dan rasio pajak (tax ratio) Indonesia.
Menurutnya, peningkatan penerimaan negara perlu berjalan beriringan dengan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Hafizh juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Patriot Bond, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hingga Universitas Republik Indonesia (URI).
Menurut dia, berbagai kebijakan tersebut perlu dilihat secara kritis, terutama dari sisi dampaknya terhadap masyarakat serta tata kelola pemerintahan.
Hafizh juga menyampaikan kekhawatiran mengenai arah konsentrasi kekuasaan pemerintah.
“Prabowo pidato yang benar, jangan nafsu, tolong ingat, menurut kami ya sekarang Prabowo itu ingin mengambil seluruh kekuasaan di tangan dia doang, dia ibaratnya ingin menjadi Soeharto terbaru,” ujarnya.
Pemerintah menurutnya juga perlu lebih banyak mendengar kritik dari masyarakat, termasuk mahasiswa dan pers.
“Jangan ketika sampai teman-teman pers dipanggil Londo Ireng, teman-teman mahasiswa, teman-teman mahasiswa dipanggil mahasewa, kita tidak butuh Soekarno yang pidato bla bla, kita butuh pemimpin yang mendengarkan kita,” tegas Hafizh.
Sementara, Front Mahasiswa Nasional (FMN) UI mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
“Kami masih dalam komitmen yang sama, mendesak tuntutan utama rakyat untuk dimenangkan, kami tetap menuntut untuk dihentikannya program MBG dan KDMP, mahasiswa butuh pendidikan gratis sampai jenjang kuliah,” kata Ketua FMN UI, Axel Wirasaksi.
Selain itu, FMN UI mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai menjadi persoalan sehari-hari masyarakat.
Dalam isu demokratisasi, mahasiswa juga menuntut agar tindakan represif dihentikan serta meminta pemerintah menghentikan militerisme di ranah sipil.
Mereka juga menyuarakan tuntutan agar Yonif Teritorial Pembangunan (Yon TP) dibubarkan.
“Di tambah soal demokratisasi, kami menuntut untuk dihentikannya represifitas, hentikan militerisme ranah sipil, serta bubarkan Yon TP,” kata Axel.
Tak hanya itu, FMN UI juga mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik kembali pernyataan-pernyataannya dalam pidato yang mereka nilai tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat.
