Artikelnews, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai perencanaan, memiliki manfaat bagi masyarakat, serta didukung penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, serta akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Irwan Hasan mengatakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah tidak hanya tersusun dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program yang telah direncanakan pemerintah kota berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan Hasan.
Namun demikian, Politisi PPP ini menyadari bahwa kemampuan anggaran pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap program dan proyek pembangunan harus melalui proses pemilahan berdasarkan skala prioritas, urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan daerah.
“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.
Irwan menilai, perencanaan pembangunan menjadi salah satu aspek penting agar penggunaan APBD dapat memberikan hasil maksimal.
Program yang direncanakan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Ketua Fraksi PPP ini juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi ikut mengambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang dibiayai APBD benar-benar dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan berarti menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Sebaliknya, pengawasan merupakan upaya bersama untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegasnya.
Ia berharap, sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Bappeda, akademisi, dan masyarakat dapat terus diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan.
Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, kata dia, program pembangunan diharapkan tidak hanya mengejar aspek serapan anggaran, tetapi juga memastikan manfaat dan kualitas hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, dalam kegiatan tersebut memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.
Perencanaan yang baik, menurutnya, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, penentuan prioritas menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
Kehadiran akademisi Husmirah Husain turut memberikan perspektif akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap proses pembangunan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar.
