Artikelnews, Jakarta – MPR RI akan menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk meminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden (wapres) setelah jabatan tersebut kosong ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026) kemarin.
Fraksi Partai Golkar yang merupakan salah satu fraksi terbesar di MPR RI mengaku tidak akan mengusulkan nama sebagai calon wapres, temasuk Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng.
“Sebetulnya, kami tidak mengusulkan karena ini kan semua menjadi haknya presiden untuk mengusulkan. Jadi, sekarang surat (pengunduran diri) baru diterima. Nanti, tentunya MPR akan mengadakan sidang istimewa untuk menerima surat pengunduran diri,” ungkap Mekeng di ruang rapat fraksi di MPR, yang dilansir dari IDN Times, Jumat (12/11/2026).
Selain itu, tambahnya, MPR akan menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo soal pengusulan dua nama untuk menjadi calon wakil presiden.
“Jadi, ini semua kami serahkan kepada Presiden Prabowo untuk menyampaikan dua nama tersebut,” ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah dua nama yang diajukan harus merupakan politisi dari partai politik pengusung presiden, Mekeng menjelaskan tidak ada aturan baku yang menyatakan hal tersebut.
Dia menegaskan bahwa penentuan dua nama cawapres merupakan hak prerogatif presiden.
“Tidak ada di dalam aturan (cawapres) harus dari koalisi atau dari mana. Presiden nanti yang akan melihat mana yang bisa membantu dia dalam mengemban tugasnya,” kata politisi senior Golkar ini.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, Presiden juga bisa mengajukan nama cawapres dari kalangan profesional. Tetapi, sesuai dengan aturan di dalam UUD 1945, MPR memiliki waktu 60 hari untuk memilih cawapres baru pengganti Gibran.
Sementara itu, MPR mulai menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) yang diagendakan pada pukul 14.00 WIB.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengatakan rapat tersebut digelar menindaklanjuti proses pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres.
“Rapat pimpinan MPR menyepakati satu hal, pada hari Jumat, kami akan menyelenggarakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD di MPR. Rapat gabungan akan diselenggarakan pada hari Jumat pukul 14.00 besok siang. Rapat gabungan akan membahas empat hal,” ungkap Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).
Pertama, menentukan tanggal pelaksanaan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
“Tanggal pelaksanaan penyelenggaraan sidang paripurna yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Kedua, rapat gabungan tersebut segera menyepakati surat pimpinan MPR kepada Presiden RI untuk mengajukan dua nama calon pengganti. Selain itu, rapat gabungan untuk menentukan tim verifikasi dokumen syarat calon Wakil Presiden.
“Yang ketiga, rapat gabungan akan membentuk tim verifikasi berkas calon Wakil Presiden yang diajukan oleh Presiden. Dan yang keempat, rapat gabungan akan menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR,” tutur dia.
