Langkah Nyata Membangun Swasembada Pangan di Enam Kabupaten Sulawesi Barat
Oleh:
Muliadi Saleh – Arsitektur Kesadaran
Pembangunan pertanian tidak cukup hanya dengan mengajak petani menanam dan berharap panen melimpah. Petani membutuhkan sarana produksi. Mereka membutuhkan mesin untuk mempercepat pekerjaan, air untuk menjaga pertumbuhan tanaman, jalan untuk mengangkut hasil panen, serta kebijakan yang benar-benar hadir di tengah persoalan mereka.
Di tengah ikhtiar memperkuat ketahanan pangan nasional, Anggota DPR RI Komisi IV dari PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Barat, Dr. Ir. H. Agus Ambo Djiwa, M.P., terus mendorong percepatan swasembada pangan di daerah pemilihannya. Melalui perjuangan dan pengawalan berbagai program pertanian, sejumlah alat dan sarana pendukung produksi disalurkan ke enam kabupaten se-Sulawesi Barat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan dukungan nyata bagi petani sekaligus memperkuat fondasi pembangunan pertanian daerah.
Sarana yang mengalir ke sektor pertanian Sulawesi Barat itu cukup beragam. Mulai dari alat panen, mesin penanam padi, sumur dalam, pipanisasi, jaringan irigasi, pembangunan jalan tani, hingga kendaraan operasional TR 4 dan TR 2. Seluruhnya diarahkan untuk menjawab kebutuhan mendasar petani, terutama dalam meningkatkan produktivitas lahan dan memperlancar aktivitas usaha tani. Bukan sekadar menghadirkan peralatan, tetapi membangun ekosistem produksi yang memungkinkan petani bekerja lebih efektif dan memperoleh hasil yang lebih baik.
Dengan dukungan alat tanam dan panen, waktu pengerjaan dapat dipersingkat, biaya operasional berpeluang ditekan, dan kehilangan hasil panen dapat diminimalkan. Sementara itu, sumur dalam, pipanisasi, dan jaringan irigasi menjadi penopang penting bagi keberlanjutan produksi, khususnya ketika musim kemarau mengurangi ketersediaan air.
Jalan tani pun memiliki arti yang tidak kalah strategis. Selama ini, keterbatasan akses menuju lahan sering menjadi beban tambahan bagi petani, baik ketika membawa pupuk dan sarana produksi maupun mengangkut hasil panen menuju tempat pengumpulan dan pasar. Ketika akses terbuka, biaya angkut dapat ditekan dan hubungan antara sentra produksi dengan pasar menjadi lebih mudah. Infrastruktur dapat menghadirkan perubahan besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat desa.
Agus Ambo Djiwa menegaskan bahwa penyaluran berbagai sarana tersebut merupakan salah satu upaya nyata mendukung target swasembada pangan di Sulawesi Barat, sejalan dengan program Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, ketersediaan sarana pertanian modern menjadi salah satu kunci agar petani dapat bekerja lebih efisien, terutama dalam menghadapi tantangan musim kemarau dan fluktuasi kondisi lahan. Ia memastikan perjuangan tersebut akan terus berlanjut sebagai bagian dari komitmen mendukung ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, peran Agus Ambo Djiwa menjadi penting dalam menghubungkan kebutuhan daerah dengan kebijakan dan program pemerintah pusat. Perjuangan pembangunan pertanian tidak berhenti pada ruang rapat parlemen atau pembahasan anggaran, tetapi harus bermuara pada perubahan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, pengawalan program menjadi bagian penting agar dukungan pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok tani yang membutuhkan.
Keberhasilan penyaluran sarana pertanian tidak boleh hanya diukur dari jumlah mesin atau panjang jaringan irigasi yang dibangun. Ukuran sesungguhnya terletak pada meningkatnya produktivitas, bertambahnya luas lahan yang terlayani air, membaiknya aksesibilitas, berkurangnya kehilangan hasil panen, serta meningkatnya pendapatan petani. Bantuan harus menjadi modal produktif, bukan sekadar inventaris yang tercatat dalam laporan kegiatan.
Agus Ambo Djiwa juga berharap seluruh sarana yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani di enam kabupaten penerima. Ia mengajak pemerintah kabupaten dan kelompok tani untuk membangun tata kelola yang baik, termasuk pengaturan penggunaan, penyediaan operator, serta perawatan alat dan infrastruktur. Menurutnya, keberlanjutan manfaat program membutuhkan kolaborasi seluruh elemen daerah.
“Kami akan terus mengawal agar program ini benar-benar menyentuh langsung ke petani. Swasembada pangan bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi juga kolaborasi seluruh elemen daerah,” ujarnya.
Pesan tersebut mengandung makna penting bahwa swasembada pangan bukan pekerjaan satu institusi atau satu periode pemerintahan. Ia membutuhkan kesinambungan kebijakan, keberpihakan anggaran, penguatan kelembagaan petani, pendampingan penyuluh, serta keterlibatan pemerintah daerah. Sulawesi Barat juga perlu mengembangkan potensi pangan secara lebih luas, tidak hanya mengandalkan beras, tetapi mengoptimalkan jagung, hortikultura, kakao, kelapa, dan komoditas unggulan lainnya.
Semua itu bertujuan agar petani lebih berdaya, produksi pangan semakin kuat, dan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.
