Artikelnews, Jakarta — Badan Publik (BP) yang belum memenuhi ambang batas nilai dalam pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan tidak lolos ke tahapan Uji Publik dinilai belum memenuhi standar kualifikasi keterbukaan informasi publik.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa badan publik bersangkutan belum optimal dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Handoko Agung Saputro mengatakan, badan publik yang tidak lolos ke tahapan Uji Publik berarti belum memenuhi standar kualifikasi penilaian berdasarkan SAQ yang telah disampaikan kepada masing-masing badan publik.
Pernyataan tersebut disampaikan Handoko di sela-sela pelaksanaan Uji Publik terhadap 282 badan publik yang dinyatakan lolos kualifikasi dengan nilai ambang batas SAQ minimal 60.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Gran Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dari total 335 badan publik yang menerima SAQ, hanya 282 badan publik yang berhasil memenuhi ambang batas nilai untuk mengikuti tahapan Uji Publik. Dengan demikian, masih terdapat 53 badan publik yang belum memenuhi kualifikasi tersebut.
Menurut Handoko, Uji Publik yang berlangsung selama tiga hari itu merupakan bagian dari rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik.
Tahapan ini bertujuan mengukur sejauh mana komitmen dan implementasi keterbukaan informasi pada badan publik, sekaligus memberikan kesempatan bagi badan publik untuk meningkatkan predikat informasinya.
Melalui tahapan tersebut, badan publik yang sebelumnya memperoleh predikat Menuju Informatif diharapkan dapat meningkat menjadi Informatif. Sementara badan publik dengan predikat Cukup Informatif diharapkan dapat naik menjadi Menuju Informatif.
Penilaian tidak hanya melihat pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur kesungguhan badan publik dalam menjalankan kewajibannya menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Pertanggungjawaban kepada Presiden
Handoko menegaskan, hasil penilaian Monev Keterbukaan Informasi Publik, termasuk hasil Uji Publik, akan disampaikan kepada Presiden.
Penyampaian hasil tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi KI Pusat dalam memastikan badan publik menjalankan komitmennya terhadap keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP.
Menurut dia, laporan tersebut sekaligus menjadi bentuk pertanggungjawaban KI Pusat dalam menjalankan mandat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Melalui hasil Monev, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai perkembangan keterbukaan informasi di berbagai badan publik, termasuk aspek yang telah dilaksanakan maupun yang masih membutuhkan perbaikan.
Dengan demikian, hasil Monev tidak semata-mata menjadi penilaian terhadap peringkat badan publik, tetapi juga menjadi bahan evaluasi mengenai sejauh mana hak masyarakat atas informasi telah dipenuhi oleh penyelenggara negara.
LSM dan Yayasan Belum Masuk Kategori Monev
Dalam kesempatan tersebut, Handoko juga menanggapi kemungkinan perluasan kategori badan publik yang menjadi objek Monev KI Pusat.
Selama ini, penilaian dilakukan terhadap tujuh kategori badan publik, yakni kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian dan lembaga nonstruktural, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, perguruan tinggi negeri, serta partai politik.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan memasukkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan yayasan sebagai kategori tersendiri dalam Monev, Handoko menyampaikan bahwa prioritas saat ini masih diarahkan pada badan publik negara.
Menurut dia, badan publik negara sendiri masih belum seluruhnya mencapai predikat Informatif. Karena itu, perluasan objek penilaian terhadap kategori di luar badan publik negara belum menjadi prioritas untuk saat ini.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah KI Pusat dalam mendorong keterbukaan informasi masih cukup besar, terutama memastikan seluruh badan publik negara menjalankan kewajiban pelayanan informasi kepada masyarakat.
Ke depan, capaian Monev diharapkan tidak berhenti pada peningkatan predikat atau peringkat badan publik. Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus tercermin dalam kemudahan masyarakat memperoleh informasi, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatnya akuntabilitas badan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
