Artikelnews, Jakarra – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Herman Khaeron berharap seluruh elemen bangsa dapat menjaga situasi politik dan pemerintahan tetap kondusif.
Stabilitas dan suasana yang tenang dinilai penting agar Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal tanpa terganggu oleh kegaduhan politik.
Harapan tersebut disampaikan Herman saat mengikuti tahapan Uji Publik dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Pernyataan Herman disampaikan ketika artikelnews menanyakan kemungkinan adanya persiapan Partai Demokrat apabila Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta Presiden Prabowo untuk menduduki posisi Wakil Presiden.
Dalam kesempatan itu, Herman didampingi Direktur Eksekutif Demokrat Sigit Raditya dan wakilnya, Muchlis, serta Penanggung Jawab (PJ) Monev KI Pusat Dery Hendryan.
“Saya kira bicara kita bukan ke sana, tetapi konteksnya kami ingin mewujudkan pemerintahan dan negara hari ini yang nyaman, yang tenang, dan tidak gaduh,” kata Herman.
Ia menegaskan, kegaduhan yang terus-menerus terjadi, termasuk jika melibatkan salah satu pimpinan pemerintahan, berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Presiden dan jalannya pemerintahan.
Karena itu, setiap persoalan semestinya diselesaikan secara bersama-sama melalui mekanisme konstitusional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Herman, penyelesaian masalah dengan cara tersebut akan membawa kebaikan bagi bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.
Keterbukaan informasi
Di luar dinamika politik nasional, Herman juga mengapresiasi pelaksanaan Uji Publik dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan KI Pusat.
Ia menilai, kegiatan tersebut menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik melalui transparansi pengelolaan keuangan, kebijakan, serta pelaksanaan fungsi legislatif dan eksekutif.
Menurut Herman, Partai Demokrat telah enam kali memperoleh predikat tertinggi Informatif, bahkan berhasil masuk dalam tiga besar. Capaian tersebut menjadi dorongan bagi partai untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.
Ia mengatakan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Demokrat akan terus mengembangkan pola kerja yang lebih efektif agar masyarakat memperoleh akses informasi secara mudah dan cepat.
Pelayanan informasi, lanjut Herman, tidak hanya dilakukan di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga daerah. Saat ini, Partai Demokrat memiliki 38 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat provinsi dan 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota.
Herman berpandangan, keterbukaan informasi yang dijalankan secara konsisten dapat menjadi kekuatan politik sekaligus modal untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Semakin terbuka sebuah partai, semakin besar pula peluang masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan memberikan penilaian terhadap kinerja organisasi politik tersebut.
Keterbukaan informasi juga memungkinkan partai merespons aspirasi masyarakat secara lebih baik. Berbagai masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan arah perjuangan politik.
Ia menambahkan, keterbukaan harus menjadi bagian dari keseharian para kader, baik ketika menjalankan aktivitas politik secara individu maupun bersama-sama dalam organisasi.
Sebagai pejuang politik, para kader perlu hadir dan terbuka di ruang publik agar masyarakat dapat melihat langsung kerja serta kontribusi mereka.
Kepercayaan publik yang tumbuh dari keterbukaan dan kinerja nyata, menurut Herman, pada akhirnya dapat memperkuat dukungan masyarakat terhadap partai.
Herman juga mengingatkan bahwa peran partai politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan aktivitas politik elektoral.
Partai memiliki tanggung jawab sosial yang lebih luas, termasuk menghadirkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Untuk memperkuat pelayanan informasi, Demokrat melalui tim PPID juga mengembangkan digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Teknologi tersebut diharapkan memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban atas kebutuhan informasi secara lebih cepat, efektif, dan responsif.
Menurut Herman, pengembangan sistem pelayanan berbasis digital dan AI merupakan bagian dari upaya Demokrat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.
