Artikelnews, Pasangkayu – Legislator PDIP, Agus Ambo Djiwa, melaksanakan kegiatan reses Masa Persidangan III sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Barat (Sulbar) di Kabupaten Pasangkayu, Ahad (1/3/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmennya untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi dan mendengar berbagai persoalan yang dihadapi warga di daerah. Reses tersebut dipusatkan di dua kecamatan, yakni Bulutaba dan Lariang.

Dalam kunjungannya ke Kecamatan Bulutaba, Agus Ambo Djiwa bertemu dengan para pemuka agama Hindu, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh dialog terbuka. Pada pertemuan, Agus didampingi oleh DPRD Sulbar Fraksi PDIP I Putu Suardana.

Para tokoh agama Hindu menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pembinaan umat, dukungan terhadap kegiatan keagamaan, hingga kebutuhan sarana dan prasarana tempat ibadah yang memadai.

Sementara itu, di Kecamatan Lariang, masyarakat juga menyampaikan harapan terkait pembangunan infrastruktur, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Seluruh aspirasi yang kami terima saat reses akan menjadi bahan penting dalam pembahasan di tingkat pusat, sesuai dengan tugas dan fungsi kami sebagai wakil rakyat. Khususnya lagi kami yang berada di komisi IV dan Banggar DPR RI,” jelas anggota Komisi IV DPR RI ini.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasangkayu yang dikenal sebagai daerah dengan keberagaman masyarakat.

Mantan Bupati Pasangkayu dua periode ini, keharmonisan antara umat beragama merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam mendukung pembangunan daerah dan menciptakan suasana yang aman serta kondusif.

Melalui kegiatan reses, Ketua DPD PDIP Sulbar ini berharap komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik.

Ia berkomitmen untuk mengawal aspirasi yang telah disampaikan, khususnya terkait kebutuhan umat Hindu dan masyarakat di Kecamatan Bulutaba dan Lariang, agar dapat diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.