Artikelnews.com, Makassar – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga akhir April 2026 menunjukkan tren positif. Pemerintah pusat melalui Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp16,71 triliun atau tumbuh 10,12 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Data tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN Regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Kamis 21 Mei 2026.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulsel, Martha Octavia, menyampaikan APBN masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
“Belanja negara terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung pembangunan daerah, serta memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Penerimaan Pajak Tembus Rp3,4 Triliun
Dari sisi penerimaan negara, sektor perpajakan di Sulsel hingga 30 April 2026 berhasil mengumpulkan Rp3,40 triliun atau 23,67 persen dari target tahunan sebesar Rp14,37 triliun. Penerimaan itu didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp1,82 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta PPnBM sebesar Rp1,66 triliun.
Sementara penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp76,11 miliar. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,38 triliun atau 37,86 persen dari target.
Kontributor terbesar PNBP berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) dan sektor lainnya yang menopang pendapatan negara di wilayah Sulsel.
Belanja Negara Dorong Infrastruktur dan Layanan Publik
Belanja Pemerintah Pusat di Sulsel hingga April 2026 terealisasi Rp6,63 triliun atau 27,33 persen dari total pagu. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp4,20 triliun yang digunakan membayar gaji dan tunjangan puluhan ribu aparatur negara, mulai dari TNI/Polri, guru, dosen, PNS hingga PPPK.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp1,82 triliun untuk belanja barang guna mendukung operasional 727 satuan kerja dari 50 kementerian/lembaga di Sulsel. Sedangkan belanja modal mencapai Rp613,10 miliar yang digunakan untuk pembangunan dan preservasi sejumlah infrastruktur strategis.
Beberapa proyek yang didorong melalui APBN di antaranya preservasi Jalan Watampone–Pompanua–Tarumpakae, Jalan Makassar–Maros hingga pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo. Di sektor sosial, bantuan sosial terealisasi Rp5,75 miliar untuk mendukung rehabilitasi sosial kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, anak-anak hingga korban penyalahgunaan narkoba dan ODHIV.
Pemerintah pusat juga telah menyalurkan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,08 triliun atau 37,66 persen dari total pagu Rp26,77 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp7,27 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK hingga pendanaan kelurahan. Sementara Dana Desa telah tersalurkan Rp278,80 miliar untuk mendukung program ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), hingga penguatan Koperasi Merah Putih.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik mencapai Rp2,43 triliun yang digunakan untuk BOS pendidikan, BOK Puskesmas, tunjangan profesi guru hingga tambahan penghasilan ASN daerah.
Dalam pemaparan Kemenkeu Sulsel, sejumlah program prioritas pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata di masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis misalnya telah menjangkau 1.982.676 penerima manfaat melalui 751 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan juga terlihat dari aktifnya 1.296 Gerai Koperasi Merah Putih dan ribuan koperasi yang telah memiliki akun Simkopdes Merah Putih. Di sektor pendidikan, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat bahkan melampaui target. Hingga April 2026 tercatat 16 sekolah telah terealisasi dari target awal sebanyak 15 sekolah.
Pemerintah juga mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp6,03 triliun kepada 86.220 debitur. Penyaluran terbesar berasal dari sektor pertanian dan perdagangan. Sementara di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membantu pembiayaan 4.633 unit rumah senilai Rp578,80 miliar.
Kementerian Keuangan menilai hingga akhir April 2026, APBN masih menjadi instrumen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Belanja produktif, transfer ke daerah, serta pembiayaan yang tepat sasaran disebut menjadi faktor utama dalam menjaga momentum pembangunan dan ketahanan ekonomi daerah. Konferensi pers tersebut turut menghadirkan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan, di antaranya Hari Utomo, Wibawa Pram Sihombing, serta Agung Pranoto Eko Putro.***
