Artikel.news, Parepare — Tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Parepare Tahun Anggaran 2027, kini memasuki tingkat Kecamatan. Itu setelah pada 20-22 Januari 2026 dilaksanakan Musrenbang tingkat Kelurahan di 22 Kelurahan se-Parepare.
Musrenbang Kecamatan berlangsung dua hari, Selasa dan Rabu (3-4/2/2026). Hari pertama Musrenbang berlangsung di Kecamatan Bacukiki dan Soreang, Selasa (3/2/2026).
Musrenbang Kecamatan turut dihadiri oleh anggota DPRD Parepare dari daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Seperti di Kecamatan Soreang, hadir langsung Ketua DPRD Kaharuddin Kadir bersama anggota DPRD Dapil Soreang Namri Nasir.
Pada Musrenbang di Kecamatan Soreang ini beragam aspirasi masyarakat khususnya dari Delegasi Kelurahan mencuat. Aspirasi itu seputar pelayanan dasar, infrastruktur, jalan rusak, pembenahan drainase, pertanian, kesehatan, bantuan sosial, terkait masalah desil dan lainnya.
“Di Kebun Sayur gotnya semakin hari semakin dangkal karena tidak dikeruk. Kami selalu was-was tinggalkan rumah, karena kalau air got meluap seperti sungai,” ungkap warga dari RT 02 RW 03 Kelurahan Bukit Indah, Soreang.
Hal sama diaspirasikan Ketua LPMK Ujung Lare Andi Sudirman Parenrengi. Dia mengusulkan sudah mendesak pengerukan sedimen di selokan wilayah Ujung Lare, karena rawan luapan air selokan. Kemudian dia juga mengusulkan perbaikan lorong dan pembenahan Posyandu di Ujung Lare.
“Usulan saya mengenai layanan dasar dan infrastruktur ini masuk semua di 18 program unggulan Wali Kota, sehingga layak diperjuangkan dan direalisasikan,” harap Andi Sudirman.
Aspirasi lainnya, warga Soreang berharap dapat bantuan pupuk gratis, dengan jumlah anggota kelompok tani dikurangi tidak sama dengan Kabupaten, karena ini Kota jumlah petaninya terbilang minim.
Namun ada juga menjadi pertanyaan warga yakni santunan duka bagi warga miskin yang meninggal dunia, bantuan peti matinya (Nasrani) dikenai pajak.
“Bantuan peti mati terlalu tinggi pajaknya. Nilainya Rp3 juta tapi pajaknya sampai Rp500 ribu. Ini kan bantuan sosial seharusnya tidak perlu lagi dipajak,” keluh warga.
Ketua DPRD Kaharuddin Kadir menanggapi aspirasi warga mengemukakan, drainase di Kebun Sayur itu memang harus jadi atensi.
“Bahkan perintah Presiden di Rakornas diminta TNI turunkan pasukan keruk selokan. Gerakkan potensi masyarakat. Kita di Parepare, harus kembali raih Adipura, karena ini lambang supremasi di bidang kebersihan,” ujar Kaharuddin.
Terkait Posyandu, Kaharuddin mengingatkan, jangan tunggu pemerintah untuk merehab, karena Posyandu itu sifatnya partisipatif. Murni lahir dari partisipasi masyarakat.
Sementara terkait bantuan pemakaman, Kaharuddin menekankan, tidak ada perbedaan antar agama. Dan keliru jika bantuan peti mati dikenakan pajak. Bantuan peti mati untuk jenazah sama sekali tidak boleh dikenakan pajak.
Dalam kesempatan itu, Kaharuddin kembali mengingatkan bahwa Musrenbang ini sangat penting, karena terkait proses perencanaan pembangunan. Tapi kembali ke kondisi keuangan daerah, karena kondisi keuangan daerah saat ini sangat tidak memadai.
Karena itu, dibutuhkan inovasi dan kreasi dari setiap Perangkat Daerah sampai Kelurahan di tengah efisiensi saat ini. Jangan fokus bergantung pada APBD. Jika perlu jalankan kegiatan tanpa gunakan APBD. Libatkan sponsor dari perusahaan dan stakeholder untuk membantu pembangunan.
“Pembangunan prioritaskan untuk masyarakat. Jangan mi pikir perbaikan Kantor Kecamatan, pagar kantor dan lain-lain, fokus masyarakat saja,” pesan Kaharuddin.
Anggota DPRD lainnya, Namri Nasir berharap Musrenbang ini jangan sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Tapi harus ada output yang dicapai yakni bagaimana merealisasi setiap usulan masyarakat.
Kepala Bidang Perencanaan Praswilek Bappeda Parepare Kadek Sroningsih yang menjadi narasumber di Musrenbang Kecamatan Soreang mengungkapkan, bahwa pelaksanaan Musrenbang kali ini juga dirangkaikan dengan Musrenbang Tematik Stunting.
Tujuannya, untuk mengevaluasi capaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam percepatan penurunan stunting berdasarkan analisa situasi.
“Juga menjadi ajang untuk merumuskan usulan program atau kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting, serta melakukan usulan pemilahan kegiatan fisik, sosial, dan ekonomi,” kata Kadek.
Di Musrenbang Kecamatan Soreang, hadir Camat Soreang Awaluddin, Forkopimcam, seluruh Lurah di Soreang, utusan Perangkat Daerah, Delegasi Kelurahan, dan para stakeholder.
Sementara di Musrenbang Kecamatan Bacukiki, hadir Camat Bacukiki Muh Syakir, Forkopimcam, Ketua PKK Kecamatan Bacukiki, para Lurah se-Bacukiki, utusan Perangkat Daerah, Delegasi Kelurahan, serta para stakeholder.
Kepala Bidang Litbang Bappeda Muh Islah yang menjadi narasumber di Musrenbang Bacukiki menekankan, program pembangunan 2027 tentang fokus pada 18 program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Tetap Istiqomah dengan 18 program unggulan. Hampir semua 18 program itu sudah berjalan, dan ada yang berprogres. Seperti bantuan seragam sekolah gratis, pada tahun pertama sudah direalisasikan untuk TK, SD, dan SMP. Tahun ini ditambah dengan bantuan seragam gratis untuk SMA. Parepare bebas banjir sementara dilakukan pengerukan atau normalisasi sungai. Intinya, Bapak Wali Kota siap merealisasi semua programnya hingga tahun 2029,” tegas Islah.
Musrenbang Kecamatan hari kedua, Rabu (4/2/2026), akan berlanjut di Kecamatan Bacukiki Barat dan Kecamatan Ujung.
Tinggalkan Balasan