Artikelnews.com, Parepare — Pemerintah Kota Parepare melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tingkat Kota Parepare 2027 sekaligus dirangkaikan dengan Musrenbang Anak Tingkat Kota Parepare 2026.
Musrenbang yang digelar pada hari pertama masuk kerja pasca libur nasional dan cuti bersama lebaran ini, berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, di Ruang Pola Kantor Wali Kota Parepare, Senin (30/3/2026).
Terasa spesial, karena hadir langsung Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel Andi Iqbal Najamuddin mewakili Gubernur Sulsel, dan Ir Suciati Sapta Margani MSi dari Bappelitbangda Provinsi Sulsel.
Dari Pemkot Parepare, hadir Sekda Amarun Agung Hamka mewakili Wali Kota Tasming Hamid, sekaligus membacakan sambutan tertulis Wali Kota, dan membuka resmi Musrenbang Anak.
Hadir Wakil Ketua I DPRD Parepare Suyuti mewakili DPRD menyerahkan draf pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD kepada Kepala Bappeda Parepare Zulkarnaen Nasrun.
Sekda Amarun Agung Hamka membacakan sambutan tertulis Wali Kota menyampaikan bahwa RKPD 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan RPJMD Parepare 2025–2029 yang telah melalui berbagai tahapan perencanaan, mulai dari konsultasi publik hingga penyelarasan dengan Pemprov Sulsel.
“Tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, sehingga menjadi fase penting dalam memastikan pencapaian visi pembangunan daerah, yaitu Mewujudkan Kota Parepare sebagai Kota Terbaik, Sejahtera dan Maju,” tegas Hamka, sapaan akrab Sekda.
Dia mengemukakan, pelaksanaan Musrenbang RKPD menjadi hal yang sangat penting, karena merupakan bahan untuk penyusunan Rancangan Akhir RKPD.
Hamka menekankan, penyusunan RKPD harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah, sehingga diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya menjawab tantangan zaman, tetapi juga mampu membuka peluang-peluang baru untuk menjadikan Parepare Kota Terbaik, Sejahtera, dan Maju yang mampu bersaing di tingkat nasional dan global.
Sejalan dengan visi tersebut, maka tema pembangunan Parepare 2027 adalah Akselerasi Pengembangan SDM, Infrastruktur dan Digitalisasi Pelayanan Publik Terbaik serta Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif.
Hamka mengulas, untuk mewujudkan tema tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan, mulai dari pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, produktif dan berakhlak dasar. Kedua, pengembangan perekonomian daerah serta penciptaan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif.
Ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan daerah. Keempat, peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
Kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Dan keenam, peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Serta 18 program unggulan yang menjadi pijakan utama arah pembangunan Parepare hingga 2029.
“Kami meminta kepada Oragnisasi perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan program unggulan tersebut dapat bekerja lebih optimal. Satu program bisa saja terdiri dari beberapa OPD, maka untuk itu dibutuhkan sinergitas dan bukan ego sektoral. Mari bekerja bersama-sama untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera,” pinta Hamka.
Kadis Pendidikan Sulsel Andi Iqbal Najamuddin yang membacakan sambutan tertulis Gubernur mengungkapkan tentang tema RKPD Sulsel 2027, yakni Akselerasi Pembangunan SDM, Pelayanan Publik, dan Infrastruktur untuk Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.
“Tema Provinsi ini sangat selaras dan merupakan fondasi konkret dari agenda nasional. Produktivitas hanya dapat meningkat apabila kualitas sumber daya manusia diperkuat. Investasi hanya akan tumbuh apabila pelayanan publik efisien dan memberikan kepastian. Industri hanya berkembang apabila infrastruktur terintegrasi dan mendukung kelancaran arus barang dan jasa,” kata Iqbal.
Iqbal mengulas bahwa tema RKP dan RKPD Provinsi ini membentuk satu rantai kebijakan yang utuh, di mana pemerintah pusat mendorong produktivitas dan investasi, pemerintah provinsi memperkuat SDM, pelayanan publik, dan infrastruktur.
Sementara pemerintah kabupaten/kota menjadi lokus implementasi yang menentukan keberhasilan nyata di lapangan.
“Karena itu, keselarasan antara tema nasional dan provinsi harus terwujud pula secara konkret dalam tema RKPD Kota Parepare tahun 2027,” ingat Iqbal.
Dia berpesan agar pemerintah kabupaten/kota harus dapat memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan daerah juga memberikan dukungan yang nyata terhadap Asta Cita atau Prioritas Nasional, 17 Program Strategis Nasional, ProSN/Tematik 2027, serta 8 Prioritas Pembangunan Provinsi Sulsel.
Sehingga berbagai agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah dapat diimplementasikan secara efektif di daerah.
Iqbal turut menyinggung Parepare memiliki berbagai potensi pembangunan daerah yang penting dalam mendukung perekonomian Sulsel. Potensi tersebut mencakup berbagai sektor ekonomi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi penggerak utama ekonomi masyarakat.
“Pengelolaan potensi tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas sektor ekonomi, pengembangan nilai tambah dan hilirisasi komoditas unggulan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta penguatan konektivitas wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” ungkap Iqbal.
Sementara Kepala Bappeda Zulkarnaen Nasrun dalam laporannya, memaparkan bahwa penyelenggaraan Musrenbang ini adalah forum krusial untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan dan kecamatan dengan mengedepankan prioritas kebijakan pemerintah kota.
“Tahun 2027 menjadi tahun krusial bagi kita untuk terus mengimplementasikan visi besar, yang menjadikan Parepare sebagai Kota Terbaik Sejahtera dan Maju. Prestasi yang kita raih termasuk sektor kebersihan dan layanan harus ditingkatkan,” tekan Zulkarnaen.
Dalam penyusunan program tahun depan, Zulkarnaen menekankan beberapa hal, di antaranya penguatan ekonomi lokal. Fokus pada optimalisasi potensi unggulan, baik sektor perdagangan, jasa, maupun pertanian hortikultur/peternakan yang menjadi ciri khas Parepare.
Kemudian pembangunan berbasis kebutuhan yakni program yang diusulkan harus menyasar langsung penyelesaian kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, partisipasi inklusif yakni mengharapkan keterlibatan kelompok perempuan dan anak, memastikan perencanaan responsif gender dan ramah anak.
Turut hadir dalam Musrenbang, jajaran Pemkot Parepare di antaranya para Staf Ahli, Asisten, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah, Plt Direktur PAM Tirta Karajae, hingga para Camat dan Lurah.
Hadir juga jajaran instansi vertikal, Kepala BPS Parepare, perguruan tinggi di antaranya Institut Teknologi BJ Habibie (ITH) dan lainnya.
Hadir jajaran stakeholder, para Ketua LPMK dan Delegasi Musrenbang Kecamatan. Ketua TP PKK, Ketua DWP, Ketua Dekranasda, Ketua ICMI diwakili Sekretaris ICMI Dr Muh Nashir, Ketua Forum Komunitas Hijau (FKH) H Bakhtiar Syarifuddin (HBS).
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Ketua PGRI, Ketua Forhati, Ketua Gabungan Organisasi Wanita, Ketua KNPI, Ketua IDI, Ketua IBI, Ketua Forum Anak, Ketua Forum Genre, Fasilitator Kota Layak Anak, dan stakeholder lainnya.
Tinggalkan Balasan