Artikelnews.com, Makassar — Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) serta Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (Rakor TPIP-TPID) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait tersebut mengusung tema “Memperkuat Konektivitas Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim”.
Sejumlah pejabat turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi.
GPIPS Sulampua 2026 bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga di Kawasan Timur Indonesia. Kegiatan ini juga mendorong penguatan konektivitas distribusi pangan antardaerah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap produksi dan ketersediaan bahan pangan.
Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya menjaga produksi pangan dari hulu serta memastikan kelancaran distribusi hingga ke konsumen. Upaya tersebut diperlukan untuk memperkuat kemandirian pangan di wilayah Sulampua di tengah tantangan perubahan iklim.
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Djiwandono menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan penguatan rantai pasok antarwilayah. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga.
Pengendalian inflasi dalam kegiatan tersebut mengacu pada strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, mengatakan pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta dukungan seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap koordinasi antardaerah semakin kuat, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga bahan pokok. Pemerintah Kota Parepare berkomitmen mendukung langkah-langkah pengendalian inflasi agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” harap Tasming.
Tasming mengemukakan, kelancaran distribusi dan penguatan rantai pasok menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan kondisi geografis antardaerah.
“Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, diperlukan kerja sama yang berkelanjutan agar pasokan pangan tetap terjaga dan upaya pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Tasming.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan Rakor TPIP-TPID se-Sulampua. Forum ini menjadi wadah koordinasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan distribusi pangan, mulai dari tingkat produsen hingga konsumen.
Peluncuran GPIPS Sulampua 2026 ditandai dengan pelepasan tali kapal secara virtual sebagai simbol dimulainya pengiriman komoditas pangan antarpulau secara terintegrasi.
Selain itu, kegiatan tersebut mencakup pelepasan armada Mini Distribution Center (MDC) Tokomoditi untuk mendukung distribusi komoditas ke pasar-pasar daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
Keikutsertaan Wali Kota Parepare dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dalam mendukung pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan di kawasan Sulampua.
