Artikelnews.com, Parepare — Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perhubungan (Disputrahub) Kota Parepare melakukan tindakan tegas namun dengan pendekatan humanis terhadap bangunan-bangunan yang dinilai melanggar administrasi.
Salah satunya pembangunan ruko di Jalan Andi Mappatola, Parepare, yang dihentikan sementara karena izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) berlantai tiga, namun pembangunan sudah empat lantai. Itu masih ditambah pembangunan tersebut belum dilengkapi dengan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sesuai ketentuan.
Namun sebelum penghentian dilakukan, Disputrahub terlebih dahulu mengundang pemilik bangunan untuk diberikan pemahaman.
Kepala Disputrahub Parepare Aswin Syam memimpin langsung pertemuan bersama pemilik bangunan yang melibatkan jajaran terkait di Disputrahub Parepare, Kamis (12/11/2026).
“Kami undang rapat untuk diberikan pemahaman, baru kami langsung tinjau ke lokasi proyek. Kami mengedepankan pendekatan humanis tapi tegas. Karena kebanyakan masyarakat belum memahami secara utuh terkait administrasi pembangunan yang harus diselesaikan,” kata Aswin.
Rapat melibatkan Sekretaris Disputrahub Burhanuddin, Kepala Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi Suhandi, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Andi Sinrang, serta jajaran terkait lainnya.
Usai pertemuan, Aswin Syam turun langsung memimpin peninjauan lokasi ruko di Jalan Andi Mappatola.
Aswin menekankan, penanganan bangunan yang melanggar administrasi harus tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif dan edukatif, agar masyarakat dapat memahami dengan baik, dan kooperatif .
“Jadi hasil dari rapat dan peninjauan lokasi, kami rekomendasikan aktivitas konstruksi segera dihentikan. Kedua, segera mengurus kelengkapan dokumen pembangunan sesuai aturan. Alhamdulillah pemilik bangunan kooperatif, dan segera melengkapi segala dokumen-dokumen yang dipersyaratkan,” tegas Aswin.
