Artikelnews, Jakarta – Pengamat intelijen yang juga mantan intel Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, membuat pernyataan yang menghebohkan terutama di media sosial. Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan pimpinan partai politik dalam penyadapan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sebuah video yang beredar luas di platform media sosial, Radjasa mengklaim ada sosok ketua umum partai politik papan atas di parlemen yang terindikasi mengetahui atau terlibat dalam operasi pengawasan rahasia tersebut.
Ia bahkan menyebut figur tersebut sempat menyambangi sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, yang diduga menjadi posko operasi penyadapan sebelum digerebek aparat.
“Bahkan waktu itu 3 jam apa 4 jam lah sebelum terjadi penggerebekan di rumah Widya Chandra, dia ada di situ,” kata Radjasa dalam cuplikan video yang viral, dikutip dari Surya.co.id, Sabtu (7/11/2027).
Radjasa menambahkan, ketua umum partai tersebut memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, dan saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Prabowo Subianto.
Pernyataan inilah yang kemudian memicu spekulasi warganet yang mengaitkannya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Apalagi, selain Ketua Umum Golkar, Bahlil juga saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, buka suara mengenai kabar dugaan keterlibatan ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Prasetyo mengaku belum mengetahui informasi mengenai dugaan keterlibatan pimpinan partai politik tersebut.
“Aku belum dengar, aku belum dengar,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Meski belum mengetahui kabar tersebut, Prasetyo menegaskan pemerintah meminta kepolisian menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI.
Dia meminta proses penegakan hukum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan prinsip transparansi.
“Kemarin kan sudah saya sampaikan itu ya, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, membantah kabar yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sarmuji menegaskan, rumor liar yang beredar luas di media sosial tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar verifikasi yang valid.
“Sesuatu yang tidak bisa dikonfirmasi, sebenarnya tidak perlu dihiraukan,” kata Sarmuji di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/11/2026).
Sarmuji mengingatkan publik pada peristiwa serupa yang sempat mencatut nama Ketua Umum Partai Golkar pada 2024 lalu.
Kala itu, sempat beredar kabar yang diviralkan oleh sejumlah pihak mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan yang dituduhkan dilakukan oleh ketua umum partai politik besar.
“Ini pernah terjadi terhadap ketua umum kita. Ingat enggak waktu itu? Ada seorang perempuan, ya, pacar dari seorang ketua umum partai besar, yang dianiaya oleh ketua umum partai besar, katanya. Bahkan di podcast ada seorang ahli hukum bahkan, mengatakan, ‘Ini A1! A1,’ seolah-olah A1,” ujar Sarmuji.
Menteri Perindustrian ini menjelaskan, spekulasi saat itu liar menyasar Partai Golkar karena publik mempersempit definisi partai besar parlemen di luar figur Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri.
Namun pada akhirnya, membuktikan bahwa isu tersebut adalah hoaks dan kasus penganiayaan itu justru melibatkan pimpinan partai nonparlemen.
“Kemungkinan waktu itu spekulasinya kan ketua umum Partai Golkar, partai besar. Ternyata kan hoaks. Ternyata yang menganiaya waktu itu, ternyata adalah partai yang tidak lolos dalam parlemen,” ucap Sarmuji.
Karena itu, Sarmuji meminta publik tak terpengaruh dengan opini yang berkembang liar.
