Artikelnews.com, Makassar – Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan hingga 28 Februari 2026 tercatat mencapai Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari total pagu Rp24,05 triliun. Data tersebut diungkap langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo, dalam keterangannya terkait perkembangan penyaluran anggaran negara di wilayah tersebut.
Menurut Hari Utomo, realisasi belanja di Sulawesi Selatan tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, serta belanja bantuan sosial yang seluruhnya berperan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
“Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp1,51 triliun atau 13,56 persen dari pagu Rp11,13 triliun, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK,” ujar Hari Utomo.
Ia menjelaskan, belanja pegawai masih menjadi komponen terbesar dalam struktur anggaran, sekaligus menjadi penggerak utama konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan. Sementara itu, belanja barang tercatat sebesar Rp649,99 miliar atau 7,08 persen dari pagu Rp9,18 triliun.
“Belanja barang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 727 satuan kerja di 47 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan,” lanjutnya.
Untuk belanja modal, realisasi hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp47,78 miliar atau 1,29 persen dari pagu Rp3,71 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk preservasi jalan dan jembatan di sejumlah titik strategis, termasuk ruas Watampone–Pompanua–Tarumpakae, Makassar–Maros hingga perbatasan Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Di sisi lain, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp2,32 miliar atau 9,29 persen dari pagu Rp25 miliar. Bantuan tersebut difokuskan pada asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
Selain belanja pemerintah pusat, Hari Utomo juga memaparkan perkembangan Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan yang telah mencapai Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu Rp26,77 triliun.
“Sebaran TKD relatif merata antar kabupaten/kota. Hampir seluruh daerah menunjukkan realisasi mendekati pagu, dengan selisih yang relatif kecil,” jelasnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyaluran dana dari pemerintah pusat telah berjalan secara merata dan tidak terpusat pada wilayah tertentu di Sulawesi Selatan.
Untuk Dana Bagi Hasil, realisasi tercatat Rp32,12 miliar atau 7,39 persen dari pagu Rp434,54 miliar yang dimanfaatkan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Sementara Dana Alokasi Umum telah terealisasi Rp4,33 triliun atau 23,98 persen dari pagu Rp18,06 triliun yang digunakan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan pagu Rp290,58 miliar hingga saat ini belum terealisasi, yang rencananya digunakan untuk rehabilitasi ruang kelas, fasilitas kesehatan, serta pembangunan jalan lokal. Sementara DAK Nonfisik telah terealisasi Rp1,59 triliun atau 25,48 persen dari pagu Rp6,26 triliun, yang dialokasikan untuk BOK Puskesmas, BOS pendidikan, tunjangan profesi guru, serta tambahan penghasilan ASN daerah.
Untuk Dana Desa, dari pagu Rp1,72 triliun baru terealisasi Rp14,82 miliar atau 0,86 persen. Dana ini diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, penanganan stunting, Program Kampung Iklim (Proklim), hingga pemberdayaan masyarakat desa.
Hari Utomo menegaskan, pihaknya terus mendorong percepatan penyerapan anggaran agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
“Optimalisasi penyerapan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan