Artikelnews, Makassar – Anggota DPRD Kota Makassar, H Syaiful, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Panakkukang.

Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/62026), di Grand Palace Hotel, Jalan Tentara Pelajar, Kota Makassar, menjadi wadah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan dipandu oleh moderator Mansur Ridwan yang membuka forum dengan mengajak seluruh peserta mengikuti diskusi secara aktif.

Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga legislatif, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat agar setiap kebijakan dapat berjalan sesuai aturan dan menjawab kebutuhan publik.

Dalam pemaparannya, H Syaiful menegaskan bahwa pengawasan merupakan fungsi strategis DPRD untuk memastikan setiap program pemerintah daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Menurutnya, pengawasan yang kuat akan melahirkan pemerintahan yang bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Pengawasan bukan semata-mata mencari kekurangan, tetapi memastikan seluruh program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Syaiful.

Ia juga menambahkan, “Kami ingin membangun budaya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, dan selalu siap menerima masukan dari masyarakat.”

Narasumber kedua, Camat Panakkukang Syahril, S.STP, menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan DPRD menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan warga dalam memberikan masukan akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat dan berorientasi pada kebutuhan di lapangan.

“Partisipasi masyarakat merupakan energi positif dalam menciptakan pemerintahan yang responsif dan adaptif terhadap berbagai tantangan pembangunan,” kata Syahril.

Ia menambahkan, “Sinergi antara pemerintah dan masyarakat harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.”

Sementara itu, narasumber ketiga, Kusnadi SE, memaparkan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan agar pelaksanaan program daerah tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan.

Ia menilai bahwa pengawasan yang berkualitas akan mendorong peningkatan kinerja aparatur serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Pengawasan yang baik merupakan instrumen untuk mendorong perbaikan, bukan sekadar mengevaluasi hasil kerja pemerintah,” ujar Kusnadi.

Ia juga menegaskan, “Setiap masukan dari masyarakat harus dipandang sebagai bahan evaluasi yang konstruktif demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.”

Memasuki sesi dialog, moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan. Salah seorang peserta menanyakan langkah konkret yang dilakukan pemerintah apabila hasil pengawasan menemukan program yang belum berjalan sesuai target.

Peserta lainnya mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan laporan atau masukan tanpa harus menunggu kegiatan resmi seperti forum pengawasan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, para narasumber menjelaskan bahwa setiap hasil pengawasan akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Mereka juga menekankan bahwa masyarakat dapat menyampaikan aspirasi maupun laporan melalui berbagai saluran pelayanan publik yang telah disediakan pemerintah agar setiap persoalan dapat segera ditindaklanjuti secara profesional.

Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif dengan diikuti sekitar 100 peserta yang aktif mengikuti setiap sesi diskusi.

Berbagai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan selama forum menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Makassar.

Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan VII ini, DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kecamatan Panakkukang berharap dapat membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sinergi yang terjalin antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.