Artikelnews, Mamuju — Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Barat terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Analis Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Rina, pada kegiatan Sosialisasi Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Empat Kementerian/Lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian mutu pelayanan KB secara terkoordinasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Sosialisasi dilaksanakan secara hybrid dengan agenda pembahasan dukungan pemerintah daerah, peran sektor kesehatan, pengawasan obat kontrasepsi, hingga rencana tindak lanjut Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB tahun 2026.
Kehadiran Analis Hukum Biro Hukum Setda Sulawesi Barat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan terhadap penguatan aspek regulasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Forum ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan KB sesuai standar, membangun koordinasi di seluruh tingkatan pemerintahan, serta mendorong monitoring dan evaluasi mutu pelayanan berbasis indikator.
Di tempat terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Suhendra, menyampaikan bahwa keterlibatan Biro Hukum dalam forum koordinasi tersebut merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara terarah, terpadu, serta memiliki landasan tata kelola yang kuat.
“Biro Hukum memiliki peran strategis dalam mendukung harmonisasi dan penguatan aspek regulasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Melalui forum koordinasi ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dan sinergi antarinstansi sehingga pengendalian mutu pelayanan KB dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan,” ujar Suhendra.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas membutuhkan kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan semangat pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka melalui Panca Daya, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum strategis, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berharap dapat terus memperkuat peran kelembagaan dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang terintegrasi.
Sinergi lintas sektor diharapkan menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan daerah yang selaras dengan arah kebijakan dan visi pembangunan Sulawesi Barat.
