Artikelnews.com, Parepare — Mantan Pelaksana Tugas Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Parepare, Dr Muh Nashir bersuara terkait kendala anggaran yang dihadapi KONI Parepare jelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Selatan 2026.
Nashir menilai, KONI Parepare perlu melakukan evaluasi serius terhadap pola pengelolaan organisasi, khususnya dalam hal pendanaan. “Ketergantungan yang terlalu besar terhadap anggaran pemerintah menunjukkan bahwa belum terlihat upaya yang cukup kuat untuk membangun sumber pendanaan alternatif secara kreatif, mandiri, dan berkelanjutan,” kata Nashir, Sabtu (3/10/2026).
Dia mengemukakan, pemerintah memang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pembinaan olahraga. Namun, KONI sebagai organisasi yang menaungi pembinaan olahraga seharusnya tidak berhenti pada pola menunggu dan mengandalkan anggaran pemerintah. Organisasi olahraga juga dituntut mampu membangun jaringan, menciptakan kegiatan, menggandeng dunia usaha, dan mencari peluang pembiayaan yang sah serta transparan.
“Yang menjadi pertanyaan adalah: apa yang sudah dilakukan KONI Parepare untuk mencari sumber dana di luar pemerintah? Apakah sudah ada program sponsorship jangka panjang? Apakah sudah dibangun kerja sama dengan perusahaan, BUMN, BUMD, pelaku usaha, komunitas, atau pihak swasta? Apakah sudah ada event olahraga yang dirancang bukan hanya untuk pembinaan atlet, tetapi juga mampu menghasilkan pendapatan bagi organisasi?,” tanya Nashir.
Dia menekankan, jika semua kebutuhan baru dipikirkan ketika Porprov sudah semakin dekat, maka pola tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan jangka panjang.
Dia mengulas, persiapan Porprov semestinya dilakukan 2–3 tahun sebelumnya, termasuk persiapan finansial. KONI seharusnya memiliki roadmap yang jelas: tahun pertama membangun program dan jaringan sponsor, tahun kedua memperbesar kegiatan serta sumber pendapatan, dan tahun ketiga mengkonsolidasikan pendanaan untuk menghadapi Porprov.
“Jangan sampai organisasi hanya aktif menyusun proposal ketika membutuhkan anggaran, tetapi tidak aktif menciptakan program yang dapat mendatangkan pendapatan,” imbuhnya.
Menurut Nashir, KONI Parepare sebenarnya memiliki modal yang cukup besar: nama organisasi, jaringan cabang olahraga, atlet, pelatih, komunitas olahraga, serta perhatian masyarakat terhadap prestasi olahraga. Semua itu seharusnya dapat dikembangkan menjadi kekuatan untuk membangun kemitraan dengan dunia usaha.
“Kritiknya sederhana: kalau organisasi olahraga hanya mengandalkan uang pemerintah, lalu di mana kreativitas dan kemandirian organisasinya,” tegas Nashir.
“Kita tidak sedang mempertanyakan pentingnya dukungan pemerintah. Yang perlu dipertanyakan adalah apakah KONI sudah melakukan upaya maksimal untuk mencari sumber pendanaan lainnya sebelum kembali meminta tambahan dukungan anggaran,” lanjut Nashir.
Dia menegaskan, sudah saatnya paradigma tersebut diubah. KONI Parepare jangan hanya menjadi organisasi yang mengelola anggaran, tetapi juga menjadi organisasi yang mampu menciptakan peluang pendanaan.
Buatlah event olahraga yang bisa menghasilkan pemasukan. Bangun paket sponsorship. Rangkul perusahaan dan pelaku usaha. Kembangkan merchandise. Buat kompetisi tahunan. Bangun kerja sama jangka panjang. Dan yang terpenting, lakukan semuanya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Porprov bukan agenda yang muncul tiba-tiba. Kalau persiapan atlet dimulai jauh hari, maka persiapan pendanaannya juga harus dimulai jauh hari.
“KONI Parepare perlu berani menjawab satu pertanyaan mendasar: Apakah kita ingin terus menjadi organisasi yang menunggu dana pemerintah, atau mulai menjadi organisasi yang mampu menciptakan sumber pendanaan sendiri? Kemandirian tidak akan lahir dari proposal yang dibuat ketika kebutuhan sudah mendesak. Kemandirian lahir dari keberanian merencanakan, berinovasi, membangun jaringan, dan bekerja sejak jauh-jauh hari,” ungkap Nashir.
Dia kembali menekankan, kalau pengurus sebuah organisasi benar-benar dipercaya, memiliki integritas, terbuka, dan mampu menunjukkan kinerja yang jelas, dukungan dari berbagai elemen seharusnya akan lebih mudah diperoleh.
KONI Parepare sebenarnya memiliki potensi untuk mendapatkan dukungan bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari dunia usaha, BUMN/BUMD, tokoh masyarakat, alumni atlet, komunitas olahraga, dan masyarakat luas. Namun, dukungan tidak cukup hanya diminta melalui proposal. Kepercayaan harus dibangun terlebih dahulu.
Ketika pengelolaan organisasi transparan, programnya jelas, pertanggungjawabannya terbuka, dan manfaat kegiatannya dapat dirasakan, maka pihak luar akan memiliki alasan untuk ikut mendukung.
“Karena itu, persoalannya bukan semata-mata “ada atau tidak ada uang di luar pemerintah”, tetapi juga bagaimana pengurus membangun kepercayaan sehingga berbagai pihak merasa yakin bahwa dukungan mereka akan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi kemajuan olahraga Parepare,” ingat Nashir.
Jangan sampai KONI hanya aktif mencari dukungan ketika menghadapi kebutuhan Porprov. Justru jauh sebelum Porprov, pengurus harus sudah membangun hubungan dan kepercayaan dengan berbagai elemen.
“Kalau pengurusnya dipercaya, programnya jelas, pengelolaannya transparan, dan manfaatnya nyata, Insya Allah pintu dukungan akan terbuka dari berbagai arah,” ujar Nashir.
Maka ukuran keberhasilan organisasi bukan hanya seberapa besar anggaran pemerintah yang diperoleh, tetapi juga seberapa besar kepercayaan dan dukungan masyarakat serta dunia usaha yang mampu dibangun.
“KONI Parepare perlu membuktikan bahwa mereka bukan sekadar mampu mengelola anggaran, tetapi juga mampu membangun kepercayaan, menciptakan peluang, dan menggerakkan berbagai elemen untuk bersama-sama memajukan olahraga Parepare,” tandas Nashir.
