Artikelnews.com, Parepare — Pemerintah Kota Parepare mendapat pengakuan dan apresiasi dalam upayanya menurunkan angka kemiskinan.
Upaya itu dinilai berhasil melihat tren angka kemiskinan Parepare yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Apresiasi terungkap pada Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan, yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel di Kabupaten Luwu, Rabu (21/10/2026).
Rakor yang diinisiasi oleh Bappelitbangda Provinsi Sulsel ini diikuti oleh Bappeda/Bapperida Kabupaten Kota se-Sulsel, berlangsung di Belopa, Aula Kantor Bapperida Luwu.
Bappeda Parepare dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda HA Ardian Asyraq, didampingi Sekretaris Bappeda AM Dirham, Kepala Bidang Perencanaan SDM dan Sosbud Syarifullah.
Andi Ardian yang memaparkan di hadapan forum Rakor mengemukakan, tingkat kemiskinan Parepare pada 2025 berada di angka 4,44 persen atau 6.730 jiwa, ini lebih baik dibanding 2024 pada angka 5,27 persen atau 7.940 jiwa.
Sementara di tingkat Provinsi Sulsel, tingkat kemiskinan Parepare tercatat terendah kedua setelah Kota Makassar yang berada di angka 4,43 persen atau 71.630 jiwa. Tingkat kemiskinan Parepare juga masih lebih baik dibanding Provinsi Sulsel (7,60 persen), dan nasional (8,47 persen). Capaian Parepare ini mendapat sambutan apresiasi positif dalam Rakor tersebut.
Berdasarkan data pada 2025, jumlah penduduk miskin Parepare berada di angka 6,73 ribu jiwa (1.685 KK), garis kemiskinan Rp483,487 per kapita per bulan, indeks kedalaman kemiskinan (P1) 0,39, dan indeks keparahan kemiskinan (P2) 0,08.
Persentase penduduk miskin Parepare pun mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada 2021 di angka 5,40 persen, pada 2022 5,41 persen, pada 2023 5,34 persen, pada 2024 5,27 persen, dan pada 2025 sudah di angka 4,44 persen.
Demikian juga dengan Gini Ratio atau rasio/indeks Gini Parepare di angka 0,344 masih lebih baik dibanding Provinsi Sulsel yang 0,350, dan nasional 0,363.
Di hadapan forum, Andi Ardian turut memaparkan faktor pendukung keberhasilan Pemkot Parepare dalam menurunkan angka kemiskinan. Di antaranya keberhasilan menggerakkan perekonomian daerah, yang telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu menurunkan angka kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan menurunkan tingkat pengangguran.
“Jadi faktor yang mendukung keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Parepare, antara lain kebijakan pemerintah yang sesuai dengan harapan pelaku usaha, sehingga membuat pelaku usaha bergairah dalam menjalankan usahanya,” papar Andi Ardian.
Kemudian adanya kebijakan car free day dan car free night, serta banyaknya event event yang dilaksanakan di Parepare telah mampu menggerakkan aktivitas ekonomi yang mendorong sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produk-produk unggulannya, sehingga meningkatkan pendapatan UMKM.
Selain itu, bantuan sosial yang tepat sasaran telah mampu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin sehingga pendapatan mereka dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Kemudian, sinergi program penanggulangan kemiskinan daerah, ditandai dengan koordinasi baik antar Perangkat Daerah, pemutakhiran data kemiskinan dan kelompok rentan, serta ketepatan sasaran bantuan telah meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah.
Penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah juga merupakan salah satu kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Parepare.
“Kemiskinan bersifat multidimensi sehingga tidak dapat ditangani oleh satu Perangkat Daerah saja, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor agar intervensi yang diberikan saling melengkapi dan tepat sasaran,” ungkap Andi Ardian.
Andi Ardian pun memaparkan beberapa alasan pentingnya penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Antara lain, pertama, menghindari tumpang tindih program dan kegiatan. Kedua, memastikan ketepatan sasaran. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan anggaran. Keempat, mengatasi kemiskinan secara multidimensi, meningkatkan efektivitas program, serta mendukung kebijakan daerah dan nasional.
Penanggulangan kemiskinan di Parepare juga turut didukung oleh berbagai inovasi Perangkat Daerah. Di antaranya inovasi Berdaya Srikandi oleh Srikandi, Kopi atau Kios Pengendali Inflasi, Sigap Disabilitas, serta bantuan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara Pemkot Parepare, Kemenag, BAZNAS, dan LAZ dalam memberikan bantuan langsung berkelanjutan bagi masyarakat miskin, cukup efektif dalam menanggulangi kemiskinan.
Selain itu, tingkat ketimpangan pendapatan di Parepare juga mengalami perbaikan dari 0,376 pada 2024 menjadi 0,344 pada 2025, yang menunjukkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan.
Kemudian tingkat kemiskinan ekstrem Parepare pada 2025 sebesar 0,45 persen atau 741 jiwa lebih baik dibandingkan 2024 yang sebesar 0,48 persen atau 791 jiwa.
Menyinggung anggaran, penanggulangan kemiskinan dalam APBD Parepare 2026 dianggarkan senilai Rp130 miliar, dan yang terealisasi hingga semester satu 2026 senilai Rp28 miliar atau 21,59 persen.
“Alhamdulillah penurunan angka kemiskinan Kota Parepare mendapat apresiasi dan dipresentasikan dalam Rakor Monev Kabupaten/Kota se-Sulsel 2026 di Belopa, Kabupaten Luwu. Semoga menjadi motivasi untuk terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Andi Ardian.
