Artikelnews, Mamuju – Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras memimpin langsung Rapat Paripurna dengan agenda jawaban Gubernur Sulbar terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Sulbar pada APBD tahun 2027.
Rapat Paripurna berlangsung di gedung DPRD Sulbar, Mamuju, Rabu (7/10/2026). Gubernur Sulbar Suhardi Duka hadir langsung dan menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi.
“Saya sudah menerima seluruh pandangan fraksi DPRD Sulbar terhadap APBD tahun 2027 dan sudah jawab. Saat ini kita harus memulai kebijakan pemerintah bahwa arah kebijakan pemerintah khususnya kepada otonomi daerah itu semakin kecil,” kata Gubernur Sulbar.
Ia mengatakan, dalam penyusunan program APBD tahun 2027 Pemprov memperhatikan pokok-pokok kebijakan ekonomi makro pemerintah.
“Saya melihat ada optimisme yang tinggi dan alhamdulillah APBN 2027 Indonesia mencatat sekitar Rp 4.080 triliun, dengan melihat itu kita berharap bahwa TKD juga akan naik. Jadi kita optimis di tahun 2027 yang kita bawa ke DPRD untuk menjadi Ranperda APBD Sulbar,” ungkapnya.
Namun, dalam perjalanannya Pemprov Sulbar mendapat rancangan TKD ternyata tidak sesuai dengan optimisme dari rancangan yang diajukan ke DPRD, dimana berkurang sekitar Rp 156 miliar.
“Makanya upaya terhadap peningkatan PAD sudah berusaha maksimal, tapi memang PAD ada yang diambil kewenangan oleh pusat. Jadi memang sulit bagi kita saat ini, upaya-upaya dilakukan Bapenda Sulbar terus dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, dirinya juga sepakat terhadap belanja operasional yang bisa diefesienkan sesuai sorotan DPRD Sulbar dan ini dibahas serta dilakukan perbaikan pada tingkat pembahasan selanjutnya.
Usai Gubernur memberikan jawaban, seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembahasan pada tingkat selanjutnya.
