Artikelnews, Jakarta – Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS) terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang dua tahun masa kepemimpinan mereka pada 20 Oktober 2026, masyarakat umum memberikan penilaian 4,7 dari 10.
Sedangkan penilaian dari kalangan ahli lebih rendah, yakni 2,9 dari 10.
Secara umum, dalam pemaparan survei bertajuk Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran tersebut, Celios memberikan rapor merah.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan, hasil survei tersebut menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, hingga kepemimpinan dan komunikasi publik.
Atas temuan itu, CELIOS menyampaikan enam rekomendasi untuk memperbaiki arah kebijakan pemerintah.
Pertama, hentikan pemotongan Dana Desa untuk KDMP.
CELIOS meminta pemerintah mengembalikan Dana Desa agar penggunaannya kembali berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.
Kebijakan penyesuaian Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 disebut mencapai Rp34,57 triliun secara kumulatif untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
CELIOS menilai pengalihan anggaran tersebut berisiko mengurangi pendanaan pelayanan dasar, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa.
“Pemerintah harus segera mengembalikan Dana Desa sebagai instrumen kedaulatan fiskal desa dan memastikan penggunaannya berpijak pada kebutuhan masyarakat setempat,” demikian rekomendasi CELIOS, yang dilansir dari jpnn.com, Senin (12/10/2026)..
CELIOS mendorong perampingan kabinet melalui penggabungan kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi tumpang tindih.
Pengisian jabatan menteri juga diminta mengutamakan kompetensi, integritas, dan meritokrasi, bukan sekadar kompromi politik.
Menurut CELIOS, evaluasi dan perombakan kabinet harus didasarkan pada kinerja serta kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ketiga, menerapkan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya.
CELIOS mengusulkan pajak progresif sebesar 1–2 persen bagi individu dengan kekayaan lebih dari Rp84 miliar.
Kebijakan tersebut diperkirakan berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun per tahun.
CELIOS menilai peningkatan penerimaan pajak seharusnya tidak terus membebani masyarakat kelas menengah ke bawah.
Keempat, mengendalikan utang dan menekan pemborosan anggaran.
CELIOS menyoroti besarnya beban pembayaran bunga utang pemerintah yang disebut mencapai Rp599,4 triliun.
Jumlah tersebut melampaui anggaran belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun.
CELIOS meminta pemerintah mengevaluasi belanja program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP, untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.
Pengendalian utang, menurut CELIOS, tidak cukup hanya mengacu pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga harus memperhatikan kemampuan pemerintah membayar kewajibannya.
Kelima, memasukkan kebahagiaan dan lingkungan dalam indikator pembangunan.
CELIOS meminta pemerintah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan kesejahteraan masyarakat dan batas daya dukung lingkungan.
Dalam studi CELIOS 2026, kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan disebut mencapai Rp123,1 triliun.
Adapun kerugian akibat banjir di Sumatera diperkirakan mencapai Rp68,6 triliun.
CELIOS mendorong penerapan pendekatan Doughnut Economy yang menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan sosial dengan perlindungan lingkungan.
Keenam, menciptakan lapangan kerja yang adil dan berkualitas.
CELIOS menyoroti tingginya pengangguran usia muda dan persoalan upah pekerja di Indonesia.
Berdasarkan data BPS 2025 yang dikutip CELIOS, sebanyak 51,5 persen penganggur berasal dari kelompok usia 15–24 tahun.
Studi CELIOS 2026 juga menyebut sekitar 109 juta orang bekerja dengan upah di bawah upah minimum.
Karena itu, CELIOS mendorong sistem rekrutmen berbasis meritokrasi di instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), serta entitas di bawah Danantara.
Pemerintah juga diminta memperkuat industrialisasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama melalui pengembangan industri padat karya dan industri menengah.
CELIOS menilai perluasan kesempatan kerja harus disertai upaya mengatasi nepotisme, diskriminasi usia, dan praktik penggunaan jalur orang dalam.
Enam rekomendasi tersebut menjadi catatan CELIOS terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menjelang dua tahun masa jabatan.
Lembaga itu mendorong pemerintah melakukan pembenahan tata kelola, pengelolaan fiskal, pembangunan berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja agar kebijakan negara memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
